Tetap terinformasi dengan analisis kami tentang hukum perusahaan Indonesia, perkembangan regulasi, dan wawasan bisnis.
Setelah membayar klaim kargo laut, apa langkah insurer berikutnya? Tujuh langkah eksekusi subrogasi — dari notice of loss ke filing di PN Surabaya — dengan rujukan Pasal 1280 KUHPerdata, Pasal 284 KUHD, dan UU 17/2008 tentang Pelayaran.
Pemberlakuan UU 4/2023 tentang P2SK mengubah lanskap pengawasan industri asuransi. Implikasinya terhadap hak subrogasi penanggung dan strategi pemulihan klaim.
Putusan kasasi terkini menegaskan beban pembuktian penanggung dalam gugatan subrogasi terhadap operator pengangkut. Pelajaran bagi insurer recovery officer.
Tidak setiap recovery file layak masuk PKPU. Kerangka analisis biaya-manfaat untuk insurer dalam memilih jalur Pengadilan Niaga.
Debitur bisa menggugat pembatalan lelang KPKNL bila ada cacat formil. Pelajari standing, tenggat, bukti, dan strategi di PN Surabaya.
Hasil lelang di bawah nilai kredit tidak otomatis melunasi utang. Pahami surplus, tagihan kekurangan, dan cara memverifikasinya.
Panduan trade finance Indonesia: factoring, cessie, supply chain financing, dan mitigasi risiko dokumentasi pembiayaan perdagangan.
Pahami syarat formal surat pemberitahuan lelang kepada debitur, cacat yang dapat memengaruhi proses, dan langkah pemeriksaan dokumen sebelum memilih upaya hukum.
Pengosongan rumah tanpa pengadilan setelah lelang hanya aman jika penghuni setuju. Pahami jalur sukarela, fiat eksekusi PN Surabaya, biaya, waktu, dan risiko.
Panduan project finance Indonesia untuk proyek infrastruktur Jawa Timur: struktur hukum, risk allocation, KPBU berdasarkan PP 38/2015, dan checklist dokumen untuk permohonan pembiayaan non-recourse.
Jaminan Fidusia: Mekanisme Pendaftaran, Eksekusi, dan Posisi Kreditur
Panduan project finance untuk proyek infrastruktur Jawa Timur: struktur hukum, risk allocation, KPBU, dan perjanjian pembiayaan non-recourse.
Hak Tanggungan dan Fidusia adalah dua lembaga jaminan utama di Indonesia. Pahami perbedaan objek, pendaftaran, eksekusi, dan kapan masing-masing digunakan — dengan rujukan UU HT, UU Fidusia, dan praktik di PN Surabaya.
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mengubah peta eksekusi jaminan di Indonesia. Panduan praktis memilih antara personal guarantee, corporate guarantee, dan share pledge — plus 4 negosiasi yang harus Anda lakukan sebelum tanda tangan.
Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah cara eksekusi jaminan fidusia. Kerangka praktis bagi bank dan multifinance dalam menyusun klausul wanprestasi.
Skema invoice financing dan distributor financing tumbuh pesat. Kerangka POJK 10/2022 dan praktik dokumentasi yang harus diperhatikan.
Financial covenant yang tidak realistis adalah benih sengketa. Pendekatan praktis menyusun DSCR, leverage ratio, dan negative pledge dalam fasilitas kredit korporasi.
Panduan praktis legal due diligence dalam transaksi M&A di Indonesia — ruang lingkup audit hukum, dokumen yang diperiksa, peran notaris, dan risiko jika diabaikan.
Panduan klausul kritis dalam SPA Indonesia — Representasi & Jaminan, indemnity, drag-along, condition precedent, dan lainnya. Checklist sebelum tanda tangan.
Checklist due diligence legal untuk akuisisi perusahaan Indonesia 2026: perizinan, kontrak, sengketa, pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Delapan workstream utama dengan red flag per item.
Kapan merger wajib dilaporkan ke KPPU? Berapa ambang batas aset & penjualan? Timeline, dokumen, dan 4 jebakan dari Perkom 3/2023 & Perkom 2/2024.
Panduan notifikasi merger dan akuisisi ke KPPU. Ambang batas, dokumen, timeline, dan strategi kepatuhan berdasarkan Perkom 3/2023 dan Perkom 2/2024.
Implementasi OSS Risk-Based Approach mengubah cara verifikasi perizinan. Checklist praktis untuk mengidentifikasi red flag dalam akuisisi PT operasional.
Investasi petrokimia padat modal menuntut struktur joint venture yang menyeimbangkan kontrol dan fleksibilitas. Pelajaran dari deal USD 25M+ di Indonesia.
Harus restrukturisasi secara informal atau ajukan PKPU di PN Surabaya? Matriks keputusan, contoh voting, dan 5 pertanyaan kunci untuk direksi PT yang mulai gagal bayar.
Pelanggan Anda baru di-PKPU-kan PN Surabaya? Tujuh langkah konkret mengajukan tagihan terverifikasi, tiga kelas kreditor, dan strategi oposisi rencana perdamaian untuk supplier Jawa Timur.
Direksi PT di Jawa Timur menghadapi jendela keputusan 30–60 hari: restrukturisasi informal melalui workout, atau ajukan PKPU? Matriks 6 pertanyaan, voting math, dan rencana aksi 30/60/90 hari.
Panduan lengkap restrukturisasi kredit macet untuk perusahaan Surabaya. Workout, rescheduling, dan strategi negosiasi utang bersama pengacara restrukturisasi.
Pasal 281 UU Kepailitan mensyaratkan dua jenis mayoritas. Kerangka strategi voting bagi kreditur konkuren dan separatis dalam PKPU besar.
Tidak setiap kesulitan keuangan harus berakhir di Pengadilan Niaga. Kerangka workout di luar pengadilan yang melindungi posisi kreditur dan debitur.
Doktrin piercing the corporate veil dalam konteks BUMN dan anak perusahaan. Pelajaran dari putusan-putusan terkini di Pengadilan Niaga.
Panduan operasional LKPM PMA di Surabaya: jadwal triwulan dan semester, sanksi OSS-RBA, serta checklist memperbaiki keterlambatan.
Di tengah volatilitas Rupiah pada tahun 2026, investor asing di Indonesia harus mengintegrasikan manajemen risiko mata uang ke dalam strategi penataan dan pembiayaan entitas Penanaman Modal Asing (PMA). Strategi ini menuntut kepatuhan ketat terhadap regulasi investasi yang berlaku, termasuk penyesuaian KBLI dan syarat investasi minimum Rp10 miliar. Selain itu, jika investor menggunakan pinjaman pemegang saham (shareholder loans) sebagai alternatif pendanaan yang lebih fleksibel, mereka wajib merestrukturisasinya secara hati-hati agar mematuhi aturan batas rasio utang terhadap modal (maksimal 4:1), prinsip kewajaran suku bunga (transfer pricing), serta kewajiban pelaporan lalu lintas devisa kepada Bank Indonesia demi kelancaran operasional dan repatriasi modal.
Regulasi PMA Indonesia merupakan aspek krusial dalam dunia investasi asing di Indonesia. Pemahaman terhadap kerangka hukum regulasi PMA Indonesia menjadi kunci keberhasilan investasi. Dalam artikel ini, kami membahas 6 keputusan utama yang harus diambil investor asing saat mendirikan PT PMA — keputu
Panduan lengkap memahami regulasi PMA Indonesia (Penanaman Modal Asing), termasuk persyaratan hukum, proses pendirian, dan strategi kepatuhan bagi investor asing.
A practical playbook for English-speaking investors setting up a PT PMA in East Java. The six high-friction decisions and the cost of getting each one wrong, in months.
Dari notarial deed hingga first invoice. Checklist praktis pendirian PT PMA di Surabaya dan Jawa Timur dengan timeline realistis.
Mengapa investor strategis memilih struktur SPV dibanding direct shareholding. Pertimbangan pajak, governance, dan exit strategy.
Penyederhanaan RPTKA-IMTA terus berlanjut, namun beberapa jabatan tetap dilarang untuk TKA. Panduan kepatuhan untuk PMA yang menempatkan ekspatriat.
Desain industri adalah aset kompetitif bagi manufaktur Jawa Timur — namun tingkat pendaftaran masih rendah. Panduan pendaftaran di DJKI, penilaian pelanggaran, dan strategi penegakan hukum berdasarkan UU 31/2000.
Indonesia memiliki cadangan riset medis yang besar namun tingkat komersialisasi rendah. Kerangka hukum spin-off dari rumah sakit dan universitas.
Franchise gagal sering bukan karena bisnis, melainkan karena dokumen lisensi yang lemah. Kerangka penyusunan perjanjian franchise berbasis PP 35/2024.
Rahasia dagang adalah aset yang sering tidak diinventarisasi. Kerangka praktis perlindungan berdasarkan UU 30/2000 dan implementasi internal kontrol.
Panduan eksekusi pengosongan rumah lelang: aanmaning, permohonan eksekusi, jurusita, estimasi waktu, dan biaya di PN Surabaya.
Contoh surat gugatan pembatalan lelang dengan struktur posita-petitum, syarat formil, lampiran, dan langkah e-Court PN Surabaya.
Panduan wanprestasi vs perbuatan melawan hukum: pahami unsur, beban bukti, ganti rugi, dan strategi memilih dasar gugatan di PN Surabaya.
Sengketa Kontrak Bisnis: Strategi Penyelesaian dari Negosiasi hingga Pengadilan Hukum Sengketa · Manajemen Risiko Ketika perusahaan perdagangan di Surabaya berselisih dengan distributornya karena pelanggaran klausul eksklusivitas, pertanyaan pertama bukan selalu “siapa yang harus digugat?”. Pemilik
Panduan sita jaminan pengadilan: syarat, prosedur, biaya, dan kapan strategis digunakan dalam sengketa wanprestasi atau PMH. Decision tree untuk kreditur Surabaya.
Asset Anda akan dilelang KPKNL? Kenali 3 jalur hukum untuk menunda atau membatalkan lelang — berdasarkan UU No. 27/2014 tentang PBMD.
Konflik antar saudara di PT keluarga tidak harus berakhir di Pengadilan Negeri Surabaya. Empat jalur keluar — negosiasi, buyout, mediasi, litigasi — dengan perbandingan biaya, waktu, dan risiko rusaknya relasi keluarga.
Roadmap 60 hari pra-litigasi: somasi, mediasi PN Surabaya, dan 4 tanda Anda butuh pengacara litigasi. Panduan langkah demi langkah untuk sengketa bisnis yang efisien dan hemat biaya.
Punya sengketa bisnis yang belum difile? Roadmap 60 hari dari somasi ke mediasi PN Surabaya — dengan rujukan Pasal 1238 KUHPerdata, Perma 1/2016, dan 4 tanda Anda butuh litigator.
Panduan tanggung jawab hukum direksi dan komisaris PT berdasarkan UU 40/2007. Cakupan fiduciary duty, business judgment rule, dan personal liability.
Panduan komprehensif pengacara sengketa bisnis di Surabaya: jenis gugatan bisnis, strategi litigasi komersial, forum penyelesaian sengketa, dan tips memilih pengacara bisnis.
Panduan komprehensif hukum kontrak bisnis bagi perusahaan di Surabaya: jenis kontrak, klausul penting, strategi mitigasi risiko, dan FAQ. Drafting dan review kontrak oleh pengacara bisnis berpengalaman di Surabaya.
Pasal 1365 KUHPerdata sederhana, tapi pembuktian kerugian konsekuensial sering menjadi titik gugur. Kerangka praktis menyusun klaim PMH korporat.
Pemilihan forum arbitrase menentukan kecepatan, biaya, dan eksekusi putusan. Perbandingan praktis BANI dan SIAC untuk kontrak Indonesia.
Konflik pemegang saham minoritas vs mayoritas adalah sengketa korporasi tersering. Kerangka gugatan personal, derivatif, dan permohonan pemeriksaan PT.
Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit ganti klasifikasi RS jadi paripurna–dasar. Transisi 2 tahun, hospital group, sanksi.
PMK 6/2026 mengubah seluruh kerangka regulasi rumah sakit — dari klasifikasi berbasis kelas ke kemampuan layanan, sanksi administratif berjenjang, hingga peluang investasi hospital group. Panduan analitis bagi direksi RS dan penasehat hukum.