Persetujuan tindakan kedokteran wajib diperoleh sebelum setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan, setelah pasien mendapat penjelasan yang memadai (Pasal 293 ayat (1)–(2) UU 17/2023). Persetujuan boleh lisan, tetapi tindakan invasif atau berisiko tinggi wajib persetujuan tertulis sebelum tindakan (ayat (4)–(5)). Tindakan tanpa persetujuan hanya dibolehkan pada keadaan gawat darurat bila pasien tidak cakap dan tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan (ayat (9)).
Direktur, komite medik, dan bagian hukum rumah sakit perlu memastikan formulir dan SOP persetujuan tindakan sesuai UU 17/2023 sebelum ada sengketa: siapa yang berwenang, informasi apa yang diberikan, dan bagaimana keputusan dicatat.
Apa Itu Persetujuan Tindakan Kedokteran Menurut UU 17/2023
Persetujuan tindakan kedokteran, dalam praktik disebut informed consent rumah sakit, adalah persetujuan pasien atas tindakan setelah menerima penjelasan yang memadai. UU 17/2023 mengaturnya di Pasal 293, bersama hak pasien menolak atau menyetujui tindakan (Pasal 276 huruf d) dan kewajiban tenaga medis memperoleh persetujuan (Pasal 274 huruf b).
Dasar hukum yang berlaku sekarang
Aturan persetujuan tindakan kedokteran terbaru ada di Pasal 293 UU 17/2023. UU ini mencabut UU 29/2004 tentang Praktik Kedokteran (Pasal 454 huruf c). Untuk Permenkes 290/2008, kami tidak menemukan pencabutan tegas; peraturan pelaksanaan UU 29/2004 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 17/2023 (Pasal 453 huruf b), sementara Pasal 293 ayat (12) memerintahkan peraturan menteri baru tentang tata cara persetujuan. Jadi, formulir lama diuji isinya terhadap Pasal 293.
PP 28/2024 tidak memuat tata cara persetujuan secara umum, tetapi mewajibkan fasilitas pelayanan kesehatan memastikan adanya persetujuan sebagai pelindungan hukum, kecuali dalam kondisi kegawatdaruratan (Pasal 723 ayat (2) huruf d). Permenkes 6/2026 tidak mengatur persetujuan tindakan, dan Pasal 84 tidak mencabut Permenkes 290/2008. Dalam rezim baru Permenkes 6/2026, SOP persetujuan dapat dikaitkan dengan peraturan staf medis yang memuat etika dan disiplin profesi (Pasal 65 ayat (1)).
Tindakan yang wajib mendapat persetujuan
Pasal 293 ayat (1) berlaku untuk setiap tindakan pelayanan kesehatan perseorangan, bukan hanya operasi; yang berbeda hanya bentuknya, lisan atau tertulis. PP 28/2024 menambah syarat khusus yang perlu tercantum di SOP: persetujuan tertulis untuk ODGJ dan pecandu (Pasal 158), persetujuan perempuan hamil dan suami untuk aborsi, kecuali korban perkosaan (Pasal 122 ayat (1)), persetujuan tertulis untuk sel punca (Pasal 388), dan persetujuan keluarga untuk transplantasi dari donor mati (Pasal 346 ayat (2)).
Isi Penjelasan yang Wajib Diberikan
Persetujuan diberikan setelah penjelasan yang memadai (Pasal 293 ayat (2)), yaitu lengkap dan dengan bahasa yang mudah dipahami (PP 28/2024 Pasal 737 ayat (3)).
Tujuh unsur penjelasan minimum
Pasal 293 ayat (3) menyebut tujuh unsur yang paling sedikit harus dijelaskan. Gunakan daftar ini sebagai checklist audit formulir:
- Diagnosis.
- Indikasi tindakan.
- Tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan dan tujuannya.
- Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi.
- Alternatif tindakan lain dan risikonya.
- Risiko apabila tindakan tidak dilakukan.
- Prognosis setelah memperoleh tindakan.
Yang perlu dibuktikan adalah pasien menerima dan memahami unsur ini. Kalimat umum seperti “setuju atas semua tindakan” tidak menggantikan penjelasan. Jangan meminta tanda tangan pada formulir kosong.
Penjelasan biaya pelayanan
Selain tujuh unsur medis, Pasal 294 ayat (1)–(2) UU 17/2023 mewajibkan penjelasan mengenai biaya pelayanan, dan penjelasan ini diberikan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Artinya, rumah sakit ikut bertanggung jawab, bukan hanya dokter. SOP perlu menentukan unit yang menjelaskan biaya dan cara menyimpan buktinya.
Siapa yang Berhak Memberi Persetujuan
| Keadaan pasien | Pemberi persetujuan | Dasar |
|---|---|---|
| Cakap | Pasien sendiri | Pasal 293 ayat (6) UU 17/2023 |
| Tidak cakap | Yang mewakili, antara lain keluarga terdekat | Pasal 293 ayat (7) dan Penjelasan |
| ODGJ atau pecandu | Tertulis dari yang bersangkutan; bila tidak cakap, keluarga, wali, atau pejabat berwenang | PP 28/2024 Pasal 158 |
| Gawat darurat, tidak cakap, dan tidak ada pihak yang dapat dimintai | Persetujuan tidak diperlukan; keputusan demi kepentingan terbaik pasien | Pasal 293 ayat (9)–(10) UU 17/2023 |
Pasien yang cakap
Prinsip pertama adalah pasien yang cakap memberi persetujuan untuk dirinya sendiri (Pasal 293 ayat (6)). Keluarga yang hadir tidak menggantikan keputusannya. Catat penilaian kapasitas pasien, terutama bila kondisinya dapat berubah.
Wakil atau keluarga terdekat
Jika pasien tidak cakap, persetujuan dapat diberikan oleh yang mewakili (ayat (7)). Penjelasan Pasal 293 menyebut keluarga terdekat, antara lain suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak kandung, atau saudara kandung yang telah dewasa. Daftar itu tidak tertutup, sehingga formulir perlu mencatat identitas wakil, dasar kewenangannya, dan alasan pasien tidak cakap.
Gawat darurat tanpa pihak yang dapat dimintai persetujuan
Pengecualian Pasal 293 ayat (9) sempit: pasien gawat darurat, tidak cakap, dan tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan, ketiganya sekaligus. Keputusan diambil demi kepentingan terbaik pasien (ayat (10)), lalu diinformasikan setelah pasien cakap atau wakilnya hadir (ayat (11)).
Keadaan gawat darurat saja tidak otomatis menghapus kebutuhan persetujuan. Penjelasan ayat (1) memuat rumusan yang lebih luas, tetapi syaratnya ditentukan batang tubuh ayat (9). Karena itu, catatan kegawatdaruratan perlu memuat fakta ketiga kondisi, alasan medis, dan waktu pemberian informasi.
Persetujuan Tertulis atau Lisan
Pasal 293 ayat (4) membolehkan persetujuan tertulis ataupun lisan. Persetujuan lisan sah sebagai prinsip, asalkan didahului penjelasan yang memadai dan keputusannya dicatat dalam rekam medis.
Tindakan invasif dan berisiko tinggi
Untuk tindakan yang invasif dan/atau mengandung risiko tinggi, persetujuan tertulis harus diperoleh sebelum tindakan dilakukan (ayat (5)). Susun daftar tindakan invasif atau berisiko tinggi per unit agar staf tahu kapan persetujuan lisan tidak cukup.
Saksi dan tanda tangan
Persetujuan tertulis ditandatangani oleh pasien atau yang mewakili dan disaksikan oleh salah seorang tenaga medis atau tenaga kesehatan (ayat (8)). Saksi bukan pengganti pemberi penjelasan. Cantumkan nama terang saksi, bukan hanya paraf.
Persetujuan atau penolakan juga harus dicatat dalam rekam medis setelah pasien menerima dan memahami informasi secara lengkap dan memadai (PP 28/2024 Pasal 737 ayat (5)). Pencatatan ini mengikuti kewajiban rekam medis elektronik rumah sakit.
Perlu audit formulir persetujuan tindakan? Ingin formulir persetujuan tindakan RS Anda diaudit terhadap UU 17/2023? Diskusikan via WhatsApp.
Penolakan dan Pencabutan Persetujuan
Pasien berhak menolak atau menyetujui tindakan medis (Pasal 276 huruf d UU 17/2023; PP 28/2024 Pasal 737 ayat (1) huruf d), kecuali untuk tindakan pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Dalam praktik, hak ini juga dipakai ketika pasien menarik persetujuan sebelum tindakan dilakukan. Tenaga kesehatan menjelaskan konsekuensinya, lalu mencatat keputusan terakhir di rekam medis.
Dokumentasi penolakan melindungi rumah sakit: menurut Pasal 192 ayat (1) UU 17/2023, rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum bila pasien atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian, setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Perlindungan ini bergantung pada bukti penjelasan itu.
Jika pasien mencabut persetujuan, jangan menghapus formulir sebelumnya. Catat kapan persetujuan diberikan dan dicabut, serta siapa yang menjelaskan konsekuensinya.
Risiko Hukum Jika Persetujuan Cacat
Gugatan perdata dan pengaduan disiplin
Persetujuan cacat memperkuat klaim pasien bila unsur ayat (3) tidak lengkap, tanda tangan atau saksi ayat (8) tidak ada, atau penolakan tidak dicatat. Dasar khusus bagi rumah sakit adalah Pasal 193 UU 17/2023: rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya. KUHPerdata Pasal 1365–1367 memberi kerangka umum perbuatan melawan hukum. Tenaga medis yang tidak memperoleh persetujuan juga dapat dikenai sanksi administratif (PP 28/2024 Pasal 735 ayat (1) huruf b dan Pasal 736).
Sepanjang teks yang kami periksa, UU 17/2023 tidak memuat tindak pidana tersendiri hanya karena tindakan dilakukan tanpa persetujuan. Ancaman pidana kealpaan dalam Pasal 440 ditujukan kepada tenaga medis atau tenaga kesehatan secara pribadi, bukan kepada rumah sakit. Jalur pengaduan dan gugatan dibahas dalam penyelesaian sengketa medis di rumah sakit.
Audit formulir dan SOP
Audit sebaiknya memakai sampel tindakan dari beberapa unit dan membandingkan formulir dengan catatan dokter serta rekam medis. Dokumen yang melindungi rumah sakit:
- Tujuh unsur Pasal 293 ayat (3) tercatat, ditambah penjelasan biaya (Pasal 294).
- Dasar kewenangan wakil, bila pasien tidak cakap.
- Persetujuan tertulis sebelum tindakan invasif atau berisiko tinggi, dengan tanda tangan dan saksi.
- Catatan penolakan dan pencabutan.
- Catatan gawat darurat memuat ketiga syarat ayat (9).
- Versi formulir, tanggal berlaku, pemilik SOP, dan log pelatihan staf.
Dalam pengalaman anonim Integra Healthcare Case Group, audit formulir persetujuan tindakan dan SOP komite medik untuk rumah sakit swasta di Jawa Timur dimulai dengan memetakan alur dari penjelasan, tanda tangan, tindakan, sampai pencatatan, lalu menguji setiap titik terhadap Pasal 293. Selaraskan hasilnya dengan persiapan akreditasi rumah sakit.
Persetujuan tindakan kedokteran yang valid adalah proses yang dapat dibuktikan, bukan sekadar tanda tangan. Untuk kewajiban rumah sakit yang lebih luas, gunakan panduan kepatuhan Permenkes 6/2026 untuk rumah sakit.
Butuh pendampingan? Integra Healthcare Case Group mendampingi RS menyusun SOP persetujuan tindakan dan menangani sengketa medis. Lihat layanan hukum regulasi kesehatan.
Tentang penulis: Integra Law Office — tim regulasi kesehatan dan sengketa medis.
Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., Senior Lawyer, Advokat dan konsultan hukum Indonesia.
Terakhir diperbarui: 2026-11-02.
Sumber Hukum
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 192–193, 274, 276, 293–294, 440, 453–454.
- PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 122, 158, 346, 388, 723, 735–737.
- Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, Pasal 65 dan 84.
- KUHPerdata Pasal 1365–1367.
- Permenkes 290/2008 dan UU 29/2004, disebut terbatas pada status aturan.
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah persetujuan lisan untuk tindakan medis sah?
Ya, untuk tindakan yang tidak invasif dan tidak berisiko tinggi. Persetujuan wajib diperoleh sebelum setiap tindakan, setelah penjelasan yang memadai (Pasal 293 ayat (1)–(2) UU 17/2023). Tindakan invasif atau berisiko tinggi wajib persetujuan tertulis sebelumnya (ayat (4)–(5)). Tanpa persetujuan hanya boleh pada gawat darurat sesuai ayat (9).
Siapa yang berhak memberi persetujuan tindakan medis?
Pasien yang cakap memberi persetujuan untuk dirinya sendiri (Pasal 293 ayat (6) UU 17/2023). Jika pasien tidak cakap, persetujuan diberikan oleh yang mewakili, antara lain suami atau istri, orang tua kandung, anak kandung, atau saudara kandung dewasa (ayat (7) dan Penjelasannya). Catat dasar kewenangan wakil.
Apakah persetujuan tindakan dalam keadaan gawat darurat selalu tidak diperlukan?
Tidak. Pengecualian Pasal 293 ayat (9) UU 17/2023 bersifat kumulatif: keadaan gawat darurat, pasien tidak cakap, dan tidak ada pihak yang dapat dimintai persetujuan. Keputusan diambil demi kepentingan terbaik pasien, dan tindakan diinformasikan setelah pasien cakap atau wakilnya hadir.
Apakah persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan oleh pasien?
Pasien berhak menolak tindakan medis (Pasal 276 huruf d UU 17/2023), termasuk menarik persetujuan sebelum tindakan dilakukan, kecuali untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah. Konsekuensinya dijelaskan dan keputusan dicatat di rekam medis, tanpa menghapus formulir sebelumnya.
Apakah formulir lama masih berlaku setelah UU 17/2023?
Formulir lama tidak otomatis sah atau tidak sah karena tanggalnya. Kami tidak menemukan pencabutan tegas Permenkes 290/2008; ketentuannya berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 17/2023 (Pasal 453 huruf b). Karena itu, uji isi formulir terhadap Pasal 293: tujuh unsur penjelasan, bentuk tertulis untuk tindakan berisiko tinggi, tanda tangan, dan saksi.
