STR dan SIP dokter memiliki fungsi yang berbeda. STR dokter WNI berlaku seumur hidup, dengan pengecualian terbatas; STR WNA dan STR WNI untuk pendidikan, internsip, atau adaptasi mengikuti jangka waktu Pasal 677 ayat (4)–(6) PP 28/2024. SIP berlaku lima tahun untuk satu tempat praktik dan dapat diperpanjang (Pasal 260 ayat (4) dan Pasal 264 ayat (3) UU 17/2023; Pasal 682 ayat (2) PP 28/2024). Rumah sakit wajib memastikan setiap dokter yang berpraktik memiliki STR dan SIP yang berlaku, dan mempekerjakan tenaga medis tanpa SIP diancam pidana (Pasal 442 UU 17/2023).
Bagi SDM, komite medik, dan direksi, pemeriksaan ini bukan sekadar mengumpulkan fotokopi. Status tempat praktik, masa berlaku, kredensial, penugasan klinis, dan daftar tenaga harus konsisten.
Perbedaan STR dan SIP Dokter
STR: registrasi dan masa berlaku
STR menunjukkan bahwa tenaga medis atau tenaga kesehatan telah terdaftar untuk menjalankan praktik sesuai ketentuan profesinya. Pasal 260 ayat (1) sampai ayat (3) UU No. 17 Tahun 2023 mewajibkan STR dan mengatur bahwa STR diterbitkan oleh Konsil atas nama Menteri. Pasal 260 ayat (4) menetapkan STR berlaku seumur hidup. PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 677 ayat (3) menegaskannya bagi warga negara Indonesia, dengan pengecualian bagi peserta pendidikan, internsip, adaptasi, dan warga negara asing (ayat (4) sampai ayat (6)).
Menurut Pasal 261 UU 17/2023, STR tidak berlaku apabila pemiliknya meninggal dunia, dinonaktifkan atau dicabut oleh Konsil atas nama Menteri, atau dicabut berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Karena itu, rumah sakit perlu memeriksa status STR, bukan hanya tanggal pada dokumen lama.
SIP: izin praktik per tempat
SIP berhubungan dengan praktik pada tempat tertentu. Pasal 264 ayat (1) UU 17/2023 mensyaratkan STR serta tempat praktik, dan menurut Pasal 263 ayat (3) SIP diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota tempat dokter berpraktik. SIP berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang dengan STR, tempat praktik, serta kecukupan satuan kredit profesi (Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4)).
| Aspek | STR | SIP |
|---|---|---|
| Fungsi | Registrasi tenaga medis atau tenaga kesehatan | Izin menjalankan praktik pada lokasi tertentu |
| Penerbit | Konsil atas nama Menteri | Pemerintah daerah kabupaten/kota tempat praktik |
| Masa berlaku WNI | Seumur hidup, dengan pengecualian yang diatur | Lima tahun dan dapat diperpanjang |
| Persyaratan utama | Pendidikan atau sertifikat profesi dan kompetensi sesuai ketentuan | STR, tempat praktik, dan kecukupan SKP untuk perpanjangan |
| Kapan tidak berlaku | Meninggal, dinonaktifkan atau dicabut, atau putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap | Habis masa berlaku, meninggal, STR dicabut atau dinonaktifkan, SIP dicabut, atau tempat praktik berubah |
Masa Berlaku dan Perpanjangan SIP
Syarat perpanjangan
Pasal 682 ayat (3) dan ayat (4) PP 28/2024 menegaskan bahwa SIP dokter warga negara Indonesia berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan. Saat memeriksa masa berlaku SIP dokter, cocokkan dokumen dengan lokasi dan jadwal praktik.
Menurut PP 28/2024 Pasal 681, SIP diterbitkan pemerintah daerah kabupaten/kota; jika proses penerbitan melebihi batas waktu maksimal yang ditetapkan Menteri, SIP terbit otomatis melalui sistem informasi.
Kapan SIP tidak berlaku
Pasal 264 ayat (6) UU 17/2023 menyebut SIP tidak berlaku ketika masa berlakunya habis, dokter meninggal, STR dicabut atau dinonaktifkan, SIP dicabut, atau tempat praktik berubah. Dalam kondisi tertentu, Pasal 265 UU 17/2023 dan Pasal 685 PP 28/2024 dapat membuat dokter tidak memerlukan SIP di tempat tersebut. Pasal 267 UU 17/2023 dan Pasal 689 PP 28/2024 juga mengenal surat tugas Menteri bagi dokter spesialis. Keduanya adalah pengecualian terbatas, bukan cara rutin untuk mengisi jadwal rumah sakit tanpa pemeriksaan.
Satu SIP untuk Satu Tempat Praktik
PP 28/2024 Pasal 682 ayat (2) menyatakan satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik. Dokter yang berpraktik di beberapa rumah sakit perlu memastikan setiap lokasi tercantum pada SIP yang sesuai. Batas jumlah SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri melalui Pasal 687 PP 28/2024; rumah sakit tidak boleh memakai angka dari kebiasaan atau informasi lama.
Jika dokter berpindah tempat praktik, SIP lama tidak berlaku untuk lokasi baru (Pasal 264 ayat (6) huruf e UU 17/2023).
Ragu status SIP dokter mitra di RS Anda? Konsultasikan audit kredensial melalui WhatsApp Integra Law.
Kewajiban Rumah Sakit dalam Kredensial
PP 28/2024 Pasal 723 ayat (2) huruf b dan huruf c menempatkan tanggung jawab fasilitas untuk memastikan tenaga medis memiliki STR dan SIP serta berpraktik sesuai kewenangan klinis. Kewenangan klinis diberikan setelah kredensial dan ditetapkan pimpinan fasilitas menurut Pasal 743 ayat (3) dan ayat (4).
Pembahasan ini berbeda dari izin fasilitas. Untuk isu izin rumah sakit sebagai badan usaha, lihat izin operasional rumah sakit swasta.
Dokter tetap
- Verifikasi identitas, STR, dan status masa berlaku pada sumber atau sistem yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Pastikan SIP mencantumkan tempat praktik rumah sakit yang benar dan masih berlaku.
- Lengkapi kredensial: pendidikan, kompetensi, pengalaman, ruang lingkup layanan, dan kebutuhan pelayanan.
- Tetapkan kewenangan klinis secara tertulis sebelum dokter dimasukkan ke jadwal layanan.
- Catat tanggal pemeriksaan dan buat pengingat untuk perubahan STR, SIP, SKP, kontrak, atau penugasan.
Menurut Pasal 65 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Permenkes No. 6 Tahun 2026, peraturan staf medis memuat kredensial dan penugasan klinis sesuai kompetensi, kualifikasi, dan kebutuhan pelayanan. Proses akreditasi rumah sakit menurut PMK 6/2026 dapat dipakai untuk menguji apakah berkas kredensial dan penugasan klinis selaras dengan layanan.
Dokter mitra dan dokter tamu
- Jangan menganggap kontrak kemitraan menggantikan STR atau SIP.
- Periksa SIP untuk setiap lokasi yang akan dipakai, termasuk jadwal dan unit layanan.
- Masukkan kewajiban memperbarui dokumen serta hak rumah sakit untuk menghentikan jadwal ketika izin tidak dapat dibuktikan.
- Dokumentasikan kredensial, kewenangan klinis, penanggung jawab layanan, dan masa penugasan.
- Uji kembali dokumen sebelum dokter tamu atau dokter mitra mulai memberi layanan.
Pasal 772 ayat (1) PP 28/2024 mewajibkan fasilitas menginformasikan daftar nama, nomor STR dan SIP, serta jadwal praktik tenaga medis. Bagi rumah sakit, kewajiban membuat daftar ada di Pasal 36 ayat (1) huruf q Permenkes 6/2026, dan isi minimumnya di Pasal 849 ayat (2) PP 28/2024. Sanksi administratif Pasal 772 ayat (2) menyangkut kewajiban publikasi daftar itu, bukan sanksi bagi rumah sakit yang mempekerjakan dokter tanpa SIP.
Risiko Pidana bagi Rumah Sakit
Mempekerjakan tenaga medis tanpa SIP
Pasal 312 huruf c UU 17/2023 melarang praktik tanpa STR dan/atau SIP. Pasal 442 UU 17/2023 mengatur bahwa setiap orang yang mempekerjakan tenaga medis atau tenaga kesehatan yang tidak mempunyai SIP sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut diancam pidana penjara atau pidana denda. Karena itu, rumah sakit tidak cukup beralasan bahwa dokterlah yang mengurus izinnya bila rumah sakit tetap membuat jadwal dan membiarkan praktik berlangsung setelah masalah SIP diketahui.
Pertanggungjawaban korporasi
Untuk tindak pidana yang dilakukan korporasi, Pasal 447 ayat (1) menjangkau korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat. Pasal 447 ayat (2) mengatur pidana denda korporasi yang lebih berat. Pasal 448 mengatur bahwa korporasi juga dikenai pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi, pencabutan izin tertentu, dan/atau penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan korporasi.
Jika SIP seorang dokter ternyata kedaluwarsa, rumah sakit perlu bertindak segera: hentikan penjadwalan dan akses layanan yang memerlukan SIP; simpan bukti pemeriksaan dan kronologi; minta dokter mengurus status izinnya; periksa apakah ada pasien atau layanan yang terdampak; laporkan kepada pimpinan dan fungsi legal; lalu dokumentasikan keputusan pemulihan. Jangan menerbitkan dokumen retroaktif atau memindahkan dokter ke lokasi lain tanpa dasar izin yang sesuai.
Dalam satu penugasan dengan identitas klien dirahasiakan, Integra Healthcare Case Group meninjau kontrak dokter mitra dan sistem kredensial sebuah rumah sakit swasta. Fokusnya bukan mencari siapa yang salah, melainkan menyusun satu register yang menghubungkan STR, SIP per lokasi, kewenangan klinis, kontrak, dan jadwal.
Apabila ketidaksesuaian berkembang menjadi keluhan atau perselisihan pelayanan, pembahasan mengenai sengketa medis dan majelis disiplin berada pada jalur yang berbeda. Rumah sakit sebaiknya memisahkan penanganan insiden, audit kredensial, dan strategi sengketa.
Perlu menata kredensial dokter rumah sakit? Integra membantu RS menyusun sistem kredensial dan kontrak dokter yang patuh UU 17/2023 melalui layanan hukum regulasi kesehatan.
Untuk menyelaraskan register kredensial dengan kewajiban rumah sakit lainnya, gunakan panduan kepatuhan Permenkes 6/2026 untuk rumah sakit.
Sumber Hukum
- UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 260, 261, 263, 264, 265, 267, 312, 442, 447, 448, dan 449.
- PP No. 28 Tahun 2024: Pasal 677, 681, 682, 685, 687, 689, 723, 743, 772, 849, dan 1162.
- Permenkes No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit: Pasal 36 dan 65.
Ditulis oleh: Integra Law Office
Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., Senior Lawyer — Advokat dan konsultan hukum Indonesia
Terakhir diperbarui: 2026-11-03
Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah STR perlu diperpanjang?
STR seumur hidup berlaku bagi WNI, dengan pengecualian terbatas; STR WNA dan STR WNI untuk pendidikan, internsip, atau adaptasi mengikuti jangka waktu Pasal 677 ayat (4)–(6) PP 28/2024 (Pasal 260 ayat (4) UU 17/2023).
Berapa lama SIP dokter berlaku?
SIP dokter warga negara Indonesia berlaku lima tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan STR, tempat praktik, dan kecukupan satuan kredit profesi. Dasarnya Pasal 264 ayat (3) dan ayat (4) UU 17/2023 serta Pasal 682 ayat (3) dan ayat (4) PP 28/2024. Periksa lokasi pada SIP sebelum memperpanjang.
Apakah rumah sakit ikut bertanggung jawab jika dokter tidak memiliki SIP?
Rumah sakit memiliki kewajiban memastikan tenaga medis memiliki STR dan SIP serta memiliki kewenangan klinis yang sesuai. Jika rumah sakit mempekerjakan tenaga medis tanpa SIP, Pasal 442 UU 17/2023 menetapkan ancaman pidana bagi setiap orang yang mempekerjakan, dengan pertanggungjawaban korporasi dan pihak terkait diatur lebih lanjut dalam Pasal 447 dan Pasal 448.
Apakah dokter perlu SIP terpisah untuk tiap rumah sakit?
Ya, satu SIP hanya berlaku untuk satu tempat praktik menurut Pasal 682 ayat (2) PP 28/2024. Dokter yang praktik di beberapa rumah sakit harus memastikan setiap lokasi memiliki SIP yang sesuai. Batas jumlah SIP diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri berdasarkan Pasal 687 PP 28/2024, sehingga rumah sakit tidak boleh memakai angka batas dari sumber yang tidak terverifikasi.
Apa yang dilakukan jika SIP dokter kedaluwarsa?
Hentikan penjadwalan dan layanan yang memerlukan SIP, amankan bukti pemeriksaan, minta dokter mengurus status izin, dan laporkan kepada pimpinan serta fungsi legal. Periksa dampak pada layanan dan pasien, lalu dokumentasikan langkah pemulihan. Jangan membuat dokumen retroaktif atau menganggap kontrak kemitraan menggantikan SIP yang berlaku.
