Penarikan kendaraan oleh leasing bisa terjadi setelah cicilan menunggak, tetapi kedatangan debt collector tidak otomatis membuat penarikan itu sah. Panduan ini untuk debitur pembiayaan kendaraan yang menunggak atau baru saja ditarik: apa syarat sah penarikan pasca putusan MK, dan langkah hukum apa yang tersedia bila penarikan tidak sah.
Sisi kreditur, yaitu pendaftaran dan cara eksekusinya, dibahas dalam artikel tentang mekanisme jaminan fidusia. Di sini fokusnya tiga pemeriksaan: apakah jaminan fidusia terdaftar, apakah wanprestasi sudah ditentukan dengan cara yang diakui, dan apakah kendaraan diserahkan secara sukarela atau dieksekusi melalui pengadilan.
Kapan Penarikan Kendaraan Sah
Dasar eksekusi jaminan fidusia ada di UU No. 42 Tahun 1999, tetapi cara membacanya berubah setelah Putusan MK 18/PUU-XVII/2019, yang ditegaskan kembali dalam Putusan MK 2/PUU-XIX/2021. Arti kedua putusan MK fidusia itu bagi kreditur dibahas dalam ringkasan tentang eksekusi fidusia pasca putusan MK. Bagi debitur, penarikan kendaraan oleh leasing dapat diuji sebagai berikut.
Sertifikat fidusia harus terdaftar
Langkah pertama adalah meminta identitas pembiayaan dan bukti bahwa jaminan fidusia atas kendaraan memang terdaftar. UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) mewajibkan benda yang dibebani jaminan fidusia didaftarkan. Tata cara pendaftarannya diatur dalam PP 21/2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia. Minta salinan atau setidaknya nomor sertifikat, nama pemberi dan penerima fidusia, uraian objek, serta tanggal pendaftarannya.
Sertifikat bukan satu-satunya pemeriksaan. Cocokkan nomor rangka, nomor mesin, merek, model, dan identitas debitur dengan perjanjian. Jika uraian objek tidak cocok, atau pihak yang datang tidak dapat menjelaskan hubungan mereka dengan perusahaan pembiayaan, catat keadaan tersebut. Artikel tentang perbedaan eksekusi hak tanggungan dan fidusia membantu membedakan jenis jaminan yang sering tercampur dalam penjelasan penagihan. Jika pencatatan tidak ditemukan, baca juga penjelasan tentang jaminan fidusia yang tidak didaftarkan.
Wanprestasi dan penyerahan sukarela pasca putusan MK
Pasal 15 ayat (2) UU No. 42 Tahun 1999 memberi sertifikat jaminan fidusia kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ayat (3) memberi penerima fidusia hak menjual objek jaminan atas kekuasaannya sendiri bila debitor cidera janji. Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK 2/PUU-XIX/2021 membatasi cara kedua ayat itu dijalankan. Cidera janji ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak atau melalui upaya hukum. Bila tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan kendaraan secara sukarela, eksekusi harus melalui pengadilan dengan prosedur yang sama seperti pelaksanaan putusan yang berkekuatan hukum tetap.
Checklist syarat sah penarikan:
- Sertifikat fidusia terdaftar: UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 11 ayat (1) dan tata cara dalam PP 21/2015. POJK 22/2023 Pasal 64 ayat (1) huruf c juga mensyaratkan PUJK memiliki sertifikat jaminan fidusia sebelum menarik agunan.
- Wanprestasi disepakati atau ditetapkan pengadilan: Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK 2/PUU-XIX/2021. POJK 22/2023 Pasal 64 ayat (2) menyebut cara menentukan wanprestasi: kesepakatan tertulis para pihak yang memuat penyerahan sukarela objek jaminan, putusan pengadilan atau LAPS Sektor Jasa Keuangan, atau mekanisme lain sesuai peraturan.
- Penyerahan sukarela atau eksekusi melalui pengadilan: penyerahan harus nyata dan tidak lahir dari ancaman atau tekanan. Tanpa itu, minta pihak pembiayaan menempuh jalur pengadilan.
- Surat peringatan dan berita acara: POJK 22/2023 Pasal 64 ayat (1) huruf a–b mensyaratkan konsumen terbukti wanprestasi dan sudah diberi surat peringatan. Ayat (4) mewajibkan penarikan dituangkan dalam berita acara.
Pasal 29 UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mengatur tiga cara eksekusi bila debitor atau pemberi fidusia cidera janji: pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan melalui pelelangan umum, dan penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia. Pasal 30 mewajibkan pemberi fidusia menyerahkan benda dalam rangka eksekusi. Pasal 32 menyatakan batal demi hukum setiap janji eksekusi yang bertentangan dengan Pasal 29 dan Pasal 31, dan Pasal 33 menyatakan batal demi hukum janji yang memberi kewenangan untuk memiliki benda jaminan bila debitor cidera janji. Menurut Pasal 34, kelebihan hasil eksekusi wajib dikembalikan kepada pemberi fidusia, sedangkan bila hasilnya kurang, debitor tetap bertanggung jawab atas sisa utang.
Aturan Main Debt Collector
Kewajiban PUJK atas pihak ketiga penagih
Ketika debt collector tarik kendaraan atas nama perusahaan pembiayaan, kerja sama itu tidak menghapus tanggung jawab perusahaan. POJK 22/2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan Pasal 61 ayat (1)–(3) membolehkan kerja sama penagihan dengan syarat perjanjian tertulis bermeterai, pihak lain berbentuk badan hukum, memiliki izin dari instansi berwenang, dan memiliki sumber daya manusia bersertifikat di bidang penagihan. Pasal 61 ayat (5) menegaskan PUJK bertanggung jawab atas segala dampak kerja sama tersebut. Karena itu, minta nama PUJK, identitas penagih, surat tugas, dan dasar penugasannya.
Tindakan yang dilarang saat penagihan
POJK 22/2023 Pasal 62 ayat (1) mewajibkan PUJK memastikan penagihan sesuai norma masyarakat dan peraturan perundang-undangan. Ayat (2) merinci batasannya:
- Tanpa ancaman, kekerasan, atau tindakan yang mempermalukan konsumen (Pasal 62 ayat (2) huruf a).
- Tanpa tekanan fisik maupun verbal (Pasal 62 ayat (2) huruf b).
- Tidak kepada pihak selain konsumen, misalnya keluarga atau rekan kerja (Pasal 62 ayat (2) huruf c).
- Tidak terus-menerus dengan cara yang mengganggu (Pasal 62 ayat (2) huruf d).
- Di alamat penagihan atau domisili konsumen (Pasal 62 ayat (2) huruf e).
- Hanya Senin sampai Sabtu di luar hari libur nasional, pukul 08.00–20.00 waktu setempat (Pasal 62 ayat (2) huruf f).
Penagihan di luar tempat atau waktu tersebut hanya boleh atas dasar persetujuan atau perjanjian dengan konsumen lebih dahulu (Pasal 62 ayat (3)).
Aturan tersebut tidak berarti kewajiban pembayaran hilang. Aturan itu membatasi cara penagihan dan memberi dasar untuk mengadukan perilaku yang melanggar. Jangan menandatangani berita acara atau surat penyerahan dalam keadaan tertekan tanpa membaca isinya. Jika situasi memanas, utamakan keselamatan, minta bantuan orang sekitar, dan hubungi aparat bila ada ancaman atau kekerasan.
Kendaraan Anda ditarik paksa? Hubungi kami via WhatsApp sekarang. WhatsApp +62 852 3534 7751
Cara mendokumentasikan pelanggaran
Buat catatan yang dapat diuji, bukan hanya unggahan di media sosial. Simpan identitas penagih dan perusahaan, surat tugas, nomor kontrak, surat peringatan, sertifikat fidusia yang ditunjukkan, serta dokumen kendaraan. Dengan memperhatikan hukum dan keselamatan, simpan foto atau video situasi, rekaman komunikasi yang diperoleh secara sah, nama saksi, lokasi, waktu, kendaraan yang digunakan, dan kronologi berurutan. Simpan salinan asli tanpa mengedit file sumber. Catat pula apakah ada ancaman, kontak fisik, penghinaan, penagihan kepada keluarga, atau pemaksaan tanda tangan.
Dalam pendampingan debitur pada sengketa eksekusi fidusia, tim perbankan Integra memulai pemeriksaan dari dokumen: kontrak, status sertifikat, surat peringatan, cara penarikan, bukti perilaku penagih, dan perhitungan kewajiban. Dari situ terlihat apakah persoalannya pelanggaran cara penagihan, sengketa wanprestasi, atau sengketa eksekusi.
Saat Kendaraan Akan atau Sudah Ditarik
Urutan langkah setelah kendaraan ditarik:
- Minta dokumen dan salinan berita acara penarikan (POJK 22/2023 Pasal 64 ayat (4)–(5)).
- Minta jumlah pelunasan secara tertulis dan bahas penyelesaian atau penebusan sesuai kontrak pembiayaan.
- Bila kendaraan dijual, minta penjelasan hasil penjualan dan kelebihannya (UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 34; POJK 22/2023 Pasal 66).
- Ajukan pengaduan tertulis ke PUJK, lalu ke OJK bila tidak selesai.
- Pertimbangkan laporan polisi atau gugatan PMH.
Dokumen yang harus diminta di tempat
Jika penarikan akan dilakukan, minta petugas menunjukkan kartu identitas, surat tugas, identitas PUJK atau perusahaan jasa penagihan, surat peringatan, sertifikat fidusia, dan dasar jumlah kewajiban. POJK 22/2023 Pasal 64 ayat (4) mewajibkan pengambilalihan atau penarikan dituangkan dalam berita acara. Pasal 64 ayat (5) mewajibkan PUJK menjelaskan outstanding pokok, manfaat ekonomi pendanaan, denda atau ganti rugi, biaya penarikan, dan mekanisme penjualan agunan bila kewajiban tidak diselesaikan.
Jangan menghalangi secara fisik. Sampaikan bahwa Anda meminta dokumen dan tidak menyetujui tindakan yang dilakukan dengan paksaan, lalu minta keberatan itu dicatat dalam berita acara. Minta foto atau salinan berita acara, catat kondisi kendaraan, barang yang berada di dalamnya, kunci, dan lokasi penyimpanan yang diberitahukan. Jika kendaraan sudah dibawa, kirim permintaan dokumen secara tertulis kepada PUJK dan simpan bukti pengiriman.
Hak menebus dan sisa hasil penjualan
Istilah “hak menebus” bukan nama hak tersendiri dalam UU No. 42 Tahun 1999. Kemungkinan menyelesaikan kewajiban dan memperoleh kembali kendaraan sebelum penjualan harus dilihat dari perjanjian pembiayaan, kebijakan PUJK, serta tahap proses yang sedang berjalan. Minta jumlah pelunasan dan dasar perhitungannya secara tertulis. Jangan menganggap pembayaran informal atau janji lisan otomatis menghentikan penjualan.
Jika kewajiban tidak diselesaikan dalam jangka waktu tertentu setelah penarikan, POJK 22/2023 Pasal 65 ayat (1) mewajibkan penjualan agunan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan berdasarkan kesepakatan PUJK dan konsumen, jika cara itu dapat memperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Pasal 66 ayat (1) mewajibkan PUJK menjelaskan proses dan hasil penjualan. Ayat (2) mewajibkan PUJK mengembalikan uang kelebihan hasil penjualan kepada konsumen dalam jangka waktu sesuai perjanjian, dan ayat (3) merujuk pada pedoman internal PUJK bila jangka waktu itu tidak disepakati.
Melawan Penarikan Tidak Sah
Pengaduan ke PUJK dan OJK
Mulailah dengan pengaduan tertulis kepada perusahaan pembiayaan. Jelaskan nomor kontrak, objek kendaraan, waktu dan tempat kejadian, identitas pihak yang datang, keberatan atas wanprestasi atau cara penyerahan, serta permintaan yang dapat diperiksa: salinan dokumen, penghentian tindakan yang tidak sesuai, rekonsiliasi saldo, atau penjelasan proses penjualan. Lampirkan bukti dan minta nomor pengaduan. Bila penyelesaiannya tidak memadai, lanjutkan ke kanal pengaduan OJK.
Untuk menilai langkah lanjutan, Anda dapat menghubungi pengacara jaminan fidusia Surabaya. Pendampingan perlu dimulai dari dokumen, karena hasil analisis bisa berbeda antara penarikan sukarela yang disengketakan, eksekusi tanpa dasar yang cukup, dan penagihan yang caranya melanggar POJK.
Laporan polisi dan gugatan PMH
Bila terdapat dugaan ancaman, kekerasan, pemaksaan, pengambilan tanpa hak, atau perusakan, laporan kepada kepolisian dapat dipertimbangkan. Untuk peristiwa sejak 2 Januari 2026, yang berlaku adalah KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023). Pasal yang tepat bergantung pada kronologi dan bukti, jadi bawa catatan kejadian, rekaman, dan nama saksi saat melapor.
Jika kerugian timbul dari tindakan yang bertentangan dengan hukum, gugatan perbuatan melawan hukum dapat dipertimbangkan dengan dasar Pasal 1365 KUHPerdata. Gugatan bukan jaminan kendaraan akan kembali atau tuntutan pasti dikabulkan. Petakan pihak yang terlibat, tindakan yang dipersoalkan, hubungan sebab akibat, kerugian yang dapat dibuktikan, dan permintaan pemulihan. Jaga kendaraan, kontrak, komunikasi, rekaman, dokumen penarikan, dan bukti pengaduan tetap utuh.
Integra menilai keabsahan penarikan dan menyiapkan langkah hukum Anda. pendampingan hukum debitur Integra Law · WhatsApp +62 852 3534 7751
Sumber Hukum
- UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 11, Pasal 15, dan Pasal 29–34.
- PP No. 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, khususnya Pasal 61–66.
- Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan MK 2/PUU-XIX/2021.
- UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Pasal 1365 KUHPerdata.
Ditulis oleh: Integra Law Office · Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H. (Senior Lawyer) · Terakhir diperbarui: 2026-11-15
Disclaimer: Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum untuk fakta tertentu. Peraturan dapat berubah; periksa ketentuan terbaru dengan advokat.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah leasing boleh menarik kendaraan tanpa putusan pengadilan?
Penarikan tanpa putusan pengadilan tidak dapat dinilai hanya dari ada atau tidaknya sertifikat fidusia. Periksa apakah wanprestasi disepakati, apakah debitur menyerahkan kendaraan secara sukarela, serta apakah surat peringatan dan dokumen lain tersedia. Jika tidak ada kesepakatan dan tidak ada penyerahan sukarela, Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mengarahkan eksekusi melalui pengadilan.
Apa yang harus diminta dari debt collector di tempat?
Minta identitas penagih, surat tugas, identitas perusahaan pembiayaan, surat peringatan, sertifikat fidusia, rincian kewajiban, dan berita acara. Catat waktu, lokasi, saksi, serta kondisi kendaraan. Jangan melawan secara fisik atau menandatangani dokumen yang tidak dipahami. Minta salinan semua dokumen dan simpan keberatan secara tertulis.
Apakah debitur berhak atas sisa hasil penjualan?
Ya, bila hasil eksekusi melebihi nilai penjaminan. UU No. 42 Tahun 1999 Pasal 34 ayat (1) mewajibkan penerima fidusia mengembalikan kelebihan itu kepada pemberi fidusia. POJK 22/2023 Pasal 66 juga mewajibkan PUJK menjelaskan proses dan hasil penjualan serta mengembalikan kelebihan dalam jangka waktu sesuai perjanjian.
Ke mana melapor jika terjadi penarikan paksa kendaraan?
Mulailah dengan pengaduan tertulis kepada perusahaan pembiayaan dan simpan nomor pengaduan serta bukti penerimaan. Jika respons tidak menyelesaikan masalah, gunakan kanal pengaduan OJK. Bila ada dugaan ancaman, kekerasan, atau pengambilan tanpa hak, pertimbangkan laporan kepada kepolisian. Gugatan PMH berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata juga perlu dinilai dari bukti dan kerugian.
