Integra Law Office
Insights

Sengketa Medis Rumah Sakit di Bawah UU 17/2023: Mediasi, Majelis Disiplin, dan Gugatan

28 Oktober 202611 min readIntegra Law Office — Healthcare Regulation Group

Ditulis oleh Integra Law Office — Healthcare Regulation Group | Ditinjau oleh Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., Senior Lawyer Integra Law | Terakhir diperbarui: 2026-10-26

Somasi keluarga pasien yang tiba di meja direksi dapat membuat rumah sakit bergerak terlalu cepat: meminta staf menghapus percakapan, menyamakan jawaban semua pihak, atau langsung menawarkan pembayaran tanpa memeriksa rekam medis. Padahal, sengketa medis rumah sakit perlu ditangani sebagai persoalan klinis, bukti, tata kelola, dan hukum sekaligus. Urutan respons menentukan apakah RS dapat menjelaskan keputusan pelayanan dengan rapi atau justru memperbesar risiko.

UU 17/2023 tentang Kesehatan mengatur perselisihan pelayanan kesehatan, majelis disiplin, rekomendasi sebelum proses tertentu, dan tanggung jawab rumah sakit maupun tenaga medis. Artikel ini memetakan langkah praktis bagi direksi, komite medik, dan fungsi legal: pengaduan internal, penyelesaian di luar pengadilan, majelis disiplin, lalu kemungkinan gugatan perdata atau proses pidana.

Kerangka Baru Sengketa Medis

Jalur sengketa tidak berarti setiap perkara harus melewati semua tahap secara mekanis. Namun, empat titik berikut membantu RS mengatur respons dan menjaga bukti:

  1. Pengaduan internal. Catat keluhan pasien, amankan rekam medis, tunjuk koordinator komunikasi, dan pisahkan pemeriksaan fakta dari kesimpulan menyalahkan pihak tertentu.
  2. Penyelesaian di luar pengadilan. Pasal 310 UU 17/2023 menempatkan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai langkah terlebih dahulu untuk perselisihan akibat dugaan kesalahan profesional; bentuknya dapat berupa mediasi, tetapi pasal tersebut tidak hanya menyebut mediasi.
  3. Majelis disiplin. Majelis dibentuk oleh Menteri dan menilai ada atau tidaknya pelanggaran disiplin. Pasien atau keluarga dapat mengadu dengan identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik, waktu tindakan, serta alasan pengaduan.
  4. Gugatan perdata atau proses pidana. Setelah menilai dokumen dan jalur yang tersedia, pasien dapat menempuh gugatan. Untuk dugaan tertentu terhadap tenaga medis, rekomendasi majelis memiliki fungsi penting, dengan pengecualian yang harus diperiksa.

Untuk konteks perubahan tata kelola rumah sakit, baca ringkasan rezim baru Permenkes 6/2026. Artikel itu membahas rezim rumah sakit secara luas; tulisan ini memakai perubahan tersebut hanya untuk menjelaskan bukti dan risiko sengketa pasien.

Apa yang berubah dengan UU 17/2023 dan PP 28/2024

UU 17/2023 menghubungkan tanggung jawab institusi, disiplin profesi, dan proses penegakan hukum. Pasal 304 ayat (2)–(5) mengatur pembentukan majelis oleh Menteri serta pendelegasian rincian tugas dan fungsi kepada peraturan pelaksana. Dalam membaca proses ini, RS perlu membedakan tiga hal: pengaduan pasien, penilaian disiplin, dan pembuktian unsur perdata atau pidana. PP 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023 adalah peraturan pelaksana yang menjadi rujukan untuk rincian tersebut.

Pasal 308 mengatur rekomendasi majelis sebelum penyidik melanjutkan penyidikan dugaan pidana terkait pelayanan kesehatan dan sebelum gugatan perdata terhadap tenaga medis berjalan dalam konteks yang diatur pasal tersebut. Rekomendasi diberikan paling lama 14 hari kerja. Jika tidak diberikan dalam waktu itu, ayat (8) memperlakukan keadaan tersebut sebagai rekomendasi bahwa penyidikan dapat dilanjutkan. Ayat (9) memberi pengecualian: ketentuan tersebut tidak berlaku untuk dugaan pidana yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan. Karena itu, RS tidak boleh menjadikan “menunggu majelis” sebagai alasan otomatis untuk semua laporan pidana.

Tanggung jawab RS vs tenaga medis

Soal tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medis, Pasal 193 UU 17/2023 menyatakan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Tanggung jawab korporasi itu tidak menghapus kemungkinan tanggung jawab pribadi tenaga medis. Pasal 308 dan Pasal 440 perlu dibaca bersama fakta pelayanan, peran setiap orang, serta bukti yang tersedia.

SubjekRisiko dan tanggung jawab yang perlu diujiBukti utama
Rumah sakit sebagai institusiTata kelola, sistem keselamatan pasien, ketersediaan fasilitas, supervisi, rekam medis, informasi pasien, serta kerugian yang berkaitan dengan kelalaian SDM kesehatan.Rekam medis, SOP, jadwal dan kewenangan, log insiden, informed consent, catatan komunikasi, dan bukti pelatihan.
Tenaga medis secara pribadiKeputusan dan tindakan profesionalnya sendiri, kepatuhan pada standar profesi, disiplin, serta kemungkinan konsekuensi perdata atau pidana berdasarkan peran dan unsur kesalahan.Catatan tindakan, instruksi, hasil pemeriksaan, komunikasi klinis, keterangan ahli, dan rekomendasi majelis bila relevan.

Pemisahan ini bukan cara RS mengalihkan kesalahan kepada tenaga medis. Tujuannya adalah memastikan setiap isu diarahkan kepada pihak, dokumen, dan standar yang tepat. Jawaban kepada pasien sebaiknya mengakui penerimaan keluhan dan proses pemeriksaan tanpa membuat pengakuan hukum sebelum fakta lengkap.

RS Anda menerima somasi atau pengaduan pasien? Konsultasikan langkah pertama via WhatsApp.

Konsultasi melalui WhatsApp Integra Law

Jalur Penyelesaian di Luar Pengadilan

Pengaduan internal dan mediasi

Pengaduan internal bukan formalitas. RS perlu memberi nomor pencatatan, tanggal penerimaan, uraian singkat keluhan, unit yang menangani, dan batas waktu pembaruan informasi. Tunjuk satu juru bicara agar pasien tidak menerima jawaban yang saling bertentangan. Tim pemeriksa dapat melibatkan mutu, komite medik, keperawatan, rekam medis, dan legal sesuai jenis masalah, tetapi akses terhadap data harus dibatasi sesuai kebutuhan.

Mediasi dapat membahas penjelasan medis, akses dokumen, koreksi administratif, tindak lanjut klinis, biaya yang benar-benar timbul, atau bentuk pemulihan lain yang disepakati. Jangan menjanjikan hasil medis atau nominal kompensasi yang belum dianalisis. Jika ada pertemuan, buat agenda, daftar hadir, notulen faktual, dan catatan mengenai hal yang masih diperdebatkan. Kesepakatan harus ditandatangani oleh pihak yang berwenang dan menjelaskan apakah isu tertentu sudah selesai atau masih terbuka.

Dalam penyelesaian sengketa medis UU 17/2023, Pasal 310 menggunakan frasa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Artinya, pilihan proses harus disesuaikan dengan karakter perkara dan persetujuan para pihak. Mediasi yang berjalan bersamaan dengan pengamanan bukti tidak sama dengan meminta pasien menandatangani pelepasan klaim sebelum memahami dokumen.

Dokumentasi yang melindungi RS

Permenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit, khususnya Pasal 36 ayat (1) huruf h, l, m, dan s, mengaitkan penyelenggaraan rumah sakit dengan rekam medis, informasi hak dan kewajiban pasien, penghormatan hak pasien, serta bantuan hukum bagi petugas rumah sakit. Peraturan ini tidak menyebut “unit pengaduan” sebagai kewajiban dengan nama tersebut. Meski demikian, unit atau fungsi pengaduan adalah praktik tata kelola yang membantu RS menjalankan kewajiban informasi dan penghormatan hak pasien.

  • Rekam medis: simpan versi asli, audit akses, catat koreksi sesuai prosedur, dan hindari perubahan tanpa jejak.
  • Informed consent: pastikan formulir, penjelasan risiko, pertanyaan pasien, penerjemah bila diperlukan, dan persetujuan untuk tindakan tersimpan serta terhubung dengan pelayanan yang diberikan. Siapa yang menandatangani, kapan harus tertulis, dan pengecualian gawat darurat dibahas dalam panduan persetujuan tindakan kedokteran.
  • Unit pengaduan (praktik baik): tetapkan kanal, petugas, eskalasi, nomor pencatatan, tenggat respons, dan aturan kerahasiaan. Fungsinya mendukung hak pasien, bukan menggantikan pemeriksaan klinis.
  • Penahanan bukti: setelah ada keluhan, somasi, atau indikasi perkara, perintahkan penyimpanan pesan, CCTV yang relevan, jadwal, log sistem, dan dokumen pengadaan atau fasilitas yang berkaitan.

Dalam pendampingan kelompok healthcare regulation Integra untuk RS swasta di Jawa Timur, masalah yang sering muncul pada hari-hari pertama setelah somasi bukan argumen hukum, melainkan jawaban berbeda dari beberapa unit kepada keluarga pasien dan rekam medis yang belum diamankan. Karena itu, langkah awal yang kami dorong adalah satu nomor pencatatan, satu juru bicara, dan perintah penahanan bukti sebelum RS menilai opsi penyelesaian.

Checklist tersebut juga memudahkan RS menunjukkan bahwa keluhan ditangani secara tertib. Lihat kerangka compliance audit hukum untuk menata pemeriksaan dokumen secara lebih luas, tanpa menganggap audit sebagai pengganti investigasi klinis.

Majelis Disiplin dan Proses Etik

Peran majelis disiplin

Pasal 304 ayat (2)–(4) menempatkan majelis sebagai lembaga yang dibentuk Menteri, baik permanen maupun ad hoc, untuk menentukan ada atau tidaknya pelanggaran disiplin profesi. Pasal 305 ayat (1)–(2) mengatur unsur minimum pengaduan pasien atau keluarga: identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik, waktu tindakan, serta alasan pengaduan. RS perlu membantu akses data yang sah tanpa mengarahkan isi pengaduan.

Sanksi pada Pasal 306 ayat (1)–(3) dapat berupa peringatan tertulis, kewajiban pendidikan atau pelatihan, penonaktifan STR sementara, dan rekomendasi pencabutan SIP yang bersifat mengikat sesuai ketentuannya. Ayat (3) juga menyebut bahwa jika setelah sanksi masih ada dugaan pidana, penegak hukum memprioritaskan keadilan restoratif. Ini bukan jaminan bahwa proses pidana berhenti dan bukan alasan untuk mengabaikan bukti.

Terhadap keputusan majelis, Pasal 307 membuka peninjauan kembali berdasarkan bukti baru, salah penerapan, atau konflik kepentingan. RS dan tenaga medis harus mencatat tanggal penerimaan keputusan dan menilai apakah dasar permohonan benar-benar tersedia.

Hubungan dengan proses perdata dan pidana

Pasal 308 ayat (1), (2), dan (7) mengatur peran rekomendasi majelis dalam konteks proses pidana dan gugatan perdata terhadap tenaga medis. Untuk pidana, rekomendasi diminta oleh penyidik; untuk perdata, rekomendasi diminta tenaga medis dalam konteks gugatan pasien sebagaimana diatur pasal tersebut. Tenggat 14 hari kerja berlaku untuk pemberian rekomendasi. Ayat (8) dan (9) perlu dibaca bersama: tenggat yang lewat tanpa rekomendasi dianggap sebagai rekomendasi bahwa penyidikan dapat dilanjutkan, sedangkan aturan rekomendasi ini tidak berlaku untuk dugaan pidana yang tidak berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

Pasal 440 ayat (1)–(2) memuat ancaman pidana bagi tenaga medis yang karena kelalaiannya menyebabkan luka berat atau kematian. Untuk luka berat, ancamannya pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp250.000.000; untuk kematian, pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000. Ketentuan ini berkaitan dengan tanggung jawab personal tenaga medis, bukan dasar untuk menyatakan RS otomatis bebas. Sebaliknya, adanya tanggung jawab RS berdasarkan Pasal 193 tidak otomatis membuktikan unsur pidana pribadi.

Jika Berujung Gugatan

Gugatan perdata terhadap RS

Jika penyelesaian tidak berhasil, RS perlu mempersiapkan kronologi yang dapat diuji: siapa melakukan apa, kapan keputusan dibuat, informasi apa yang tersedia saat itu, standar atau SOP apa yang digunakan, dan kerugian apa yang diklaim. Bedakan fakta yang tercatat dari opini setelah kejadian. Jangan mengisi kekosongan rekam medis dengan rekonstruksi yang tidak diberi label.

Gugatan dapat menempatkan RS sebagai pihak karena hubungan pelayanan, tata kelola, atau tanggung jawab atas SDM. Analisis tuntutan tetap bergantung pada posita, bukti, ahli, dan hubungan kausal. RS perlu menjaga komunikasi yang menghormati pasien, tetapi semua tawaran penyelesaian harus mendapat persetujuan kewenangan internal dan ditulis dengan hati-hati.

Untuk membaca salah satu bentuk tuntutan perdata, lihat panduan gugatan perbuatan melawan hukum. Tautan ini bukan kesimpulan bahwa semua sengketa medis adalah perbuatan melawan hukum; klasifikasi perkara harus mengikuti dokumen dan tuntutan yang benar-benar diajukan.

Dampak ke perizinan dan akreditasi (Permenkes 6/2026)

Pasal 79 ayat (1) Permenkes 6/2026 mencantumkan sanksi administratif, termasuk teguran, denda, penyesuaian atau pencabutan akreditasi, dan pencabutan perizinan berusaha untuk pelanggaran tertentu. Pasal 80 memberi batas penting: jika pelanggaran menimbulkan kematian pasien atau kondisi berat yang disebut pasal tersebut, sanksi berlaku tidak berjenjang. Jadi, RS tidak boleh mengasumsikan semua perkara selalu dimulai dari teguran.

Pasal 81 dan Pasal 82 memungkinkan dugaan pelanggaran diketahui dari pengaduan, media, atau monitoring-evaluasi. Laporan dapat masuk melalui pemerintah sesuai kewenangannya, dan identitas pengadu dijaga kecuali untuk penegakan hukum. akreditasi rumah sakit PMK 6/2026 membahas sisi akreditasi secara khusus; dalam konteks sengketa, RS perlu memastikan bukti respons dan perbaikan terdokumentasi.

Pasal 83 menetapkan bahwa rumah sakit wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan Permenkes 6/2026 paling lama 2 tahun sejak peraturan ini diundangkan. Khusus rumah sakit kelas D pratama yang telah memiliki perizinan berusaha, masa penyesuaian paling lama 4 tahun sejak peraturan ini diundangkan.

Untuk klasifikasi, baca klasifikasi rumah sakit menurut Permenkes terbaru tanpa mengulang pembahasan kelas di sini. Keterkaitan praktisnya adalah memastikan perubahan layanan dan kapasitas tidak membuat dokumen pelayanan, informasi pasien, atau proses pengaduan tertinggal.

Integra mendampingi RS dalam kepatuhan Permenkes 6/2026 dan penyelesaian sengketa medis melalui layanan hukum kepatuhan rumah sakit dan layanan kepatuhan regulasi kesehatan. Untuk konsultasi umum mengenai strategi dan dokumen, kunjungi layanan hukum Integra Law.

Sumber Hukum

Artikel ini merupakan informasi umum mengenai hukum kesehatan Indonesia dan bukan nasihat hukum untuk fakta tertentu. Penilaian sengketa medis rumah sakit bergantung pada rekam medis, informed consent, standar pelayanan, keputusan majelis, dokumen kontraktual, serta proses yang sedang berjalan. Tidak ada hasil yang dijamin.
FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana alur pengaduan pasien ke rumah sakit?

Mulailah dengan mencatat pengaduan, mengamankan rekam medis, menunjuk koordinator komunikasi, dan memeriksa fakta secara internal. Setelah itu, rumah sakit dapat menawarkan alternatif penyelesaian di luar pengadilan bila sesuai. Jika ada dugaan pelanggaran disiplin, pasien atau keluarga dapat mengadu kepada majelis dengan informasi minimum yang dipersyaratkan.

Kapan majelis disiplin profesi UU kesehatan diperlukan?

Majelis disiplin relevan ketika terdapat dugaan pelanggaran disiplin profesi oleh tenaga medis. Pasien atau keluarga dapat mengadu dengan identitas pengadu, tempat praktik, waktu tindakan, dan alasan pengaduan. Rekomendasi majelis juga berperan dalam konteks proses pidana atau gugatan perdata tertentu, dengan memperhatikan batas waktu dan pengecualian dalam Pasal 308.

Apakah pasien dapat langsung menggugat rumah sakit?

Pasien perlu menilai dasar tuntutan, bukti, hubungan kausal, dan jalur penyelesaian yang berlaku. Pasal 310 UU 17/2023 mengatur penyelesaian alternatif di luar pengadilan terlebih dahulu untuk perselisihan akibat dugaan kesalahan profesional. Namun, penerapan terhadap fakta tertentu dan tuntutan terhadap RS atau tenaga medis memerlukan pemeriksaan dokumen secara khusus.

Siapa bertanggung jawab atas kelalaian tenaga medis di rumah sakit?

Rumah sakit dapat bertanggung jawab secara hukum atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit berdasarkan Pasal 193 UU 17/2023. Tenaga medis juga dapat memiliki tanggung jawab pribadi sesuai tindakan, unsur kesalahan, dan proses yang ditempuh. Tanggung jawab institusi tidak otomatis menghapus atau membuktikan tanggung jawab personal.

Dokumen apa yang perlu disiapkan RS saat menerima somasi?

Siapkan rekam medis dan audit aksesnya, informed consent, kronologi, SOP, jadwal petugas, hasil pemeriksaan, log insiden, komunikasi dengan pasien, serta catatan pengaduan. Simpan dokumen asli dan hentikan penghapusan rutin data yang relevan. Bentuk tim pemeriksa dengan kewenangan jelas dan jangan membuat perubahan retroaktif tanpa jejak.

Topics
sengketa medis rumah sakitpenyelesaian sengketa medis UU 17/2023tanggung jawab rumah sakit atas kelalaian tenaga medisPermenkes 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit