Integra Law Office
Insights

Rekam Medis Elektronik Rumah Sakit: Kewajiban Hukum, Kerahasiaan, dan Pelindungan Data Pasien

2 November 202610 min readIntegra Law Office

Rekam medis elektronik rumah sakit bukan sekadar proyek pengadaan aplikasi. Bagi fasilitas pelayanan kesehatan, RME adalah kewajiban hukum yang memengaruhi pencatatan pelayanan, keamanan sistem, akses pasien, dan cara rumah sakit menjawab permintaan data. Direksi perlu memastikan bahwa kebijakan internal, pembagian akses, dan kontrak dengan penyedia teknologi berjalan bersama.

Risiko terbesar muncul ketika data tidak lengkap, dibuka tanpa dasar, atau tidak dapat dibuktikan keutuhannya. Karena itu, agenda kepatuhan rumah sakit perlu mencakup dasar hukum, isi dan retensi, kerahasiaan, pelindungan data pasien, serta kesiapan menghadapi audit atau sengketa. Integra Law mendampingi direksi menyusun agenda tersebut melalui pendampingan regulasi kesehatan rumah sakit.

Dasar Hukum Rekam Medis Elektronik

Permenkes 24/2022 tentang Rekam Medis

Permenkes No. 24 Tahun 2022 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan menyelenggarakan RME. Rumah sakit termasuk di dalamnya. Pasal 3 menetapkan kewajiban tersebut, sedangkan Pasal 5 menempatkan RME sebagai salah satu subsistem dari sistem informasi fasilitas pelayanan kesehatan yang terhubung dengan subsistem lain.

Peraturan ini berlaku sejak diundangkan, bukan baru sejak batas waktu implementasi. Pasal 45 memberi batas paling lambat 31 Desember 2023 untuk penyelenggaraan RME sesuai ketentuannya. Pasal 46 mencabut Permenkes 269/2008. Karena itu, rumah sakit yang masih mengandalkan berkas kertas atau hanya memiliki sistem informasi tanpa fungsi RME perlu melakukan gap assessment atas kewajiban rekam medis elektronik, bukan menunggu aturan baru.

Permenkes 24/2022 juga menetapkan prinsip keamanan data dan informasi. Pasal 29 menyebut kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Kerahasiaan berarti data terlindungi dari gangguan pihak internal maupun eksternal yang tidak memiliki hak akses; integritas berarti perubahan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang diberi hak; ketersediaan berarti data dapat digunakan oleh pemegang akses yang ditetapkan pimpinan fasilitas.

Kewajiban RME berjalan berdampingan dengan regulasi perumahsakitan lain. Untuk gambaran umum regulasi rumah sakit, lihat pusat informasi Permenkes 6/2026. Untuk klasifikasi kelas rumah sakit, lihat rezim rumah sakit Permenkes 6/2026.

UU 17/2023 dan PP 28/2024

Kerangka undang-undangnya terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2023. Pasal 296 sampai dengan Pasal 300 mengatur rekam medis dan catatan pelayanan kesehatan. Pasal 296 menjelaskan bahwa rekam medis memuat identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain; pasien berhak mengakses informasi dalam dokumen tersebut, sementara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menjaga keamanan, keutuhan, kerahasiaan, dan ketersediaannya. Pasal 299 memerintahkan pengaturan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Dengan kata lain, perlindungan data pasien rumah sakit tidak bergantung pada UU PDP saja; kewajiban itu sudah melekat dalam UU Kesehatan.

Perintah itu dijabarkan dalam PP No. 28 Tahun 2024. Untuk pelayanan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, Pasal 552 mewajibkan penggunaan RME serta standar interoperabilitas sesuai pedoman Menteri. Pasal 778 dan seterusnya mengatur rekam medis dalam pelaksanaan UU Kesehatan, sedangkan Pasal 788 menegaskan kewajiban menyimpan rahasia kesehatan pribadi pasien.

Permenkes 24/2022, UU 17/2023, dan PP 28/2024 harus dibaca sebagai satu kerangka. Permenkes tetap menjadi aturan teknis RME sepanjang tidak dicabut atau bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi. PP 28/2024 mencabut beberapa peraturan pemerintah sektor kesehatan, tetapi tidak mencantumkan Permenkes 24/2022 sebagai peraturan yang dicabut. Untuk isu transisi atau konflik norma yang konkret, rumah sakit sebaiknya meminta penilaian hukum sebelum mengubah kebijakan.

Kewajiban Penyelenggaraan RME di Rumah Sakit

Isi minimum, penyimpanan, dan retensi

Pasal 27 Permenkes 24/2022 membagi isi RME menjadi dokumentasi administratif dan dokumentasi klinis. Dokumentasi administratif paling sedikit memuat pendaftaran. Dokumentasi klinis memuat seluruh dokumentasi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien. Pasal 16 mengharuskan pencatatan dan pendokumentasian informasi klinis lengkap, jelas, dilakukan setelah pelayanan, dan mencantumkan nama, waktu, serta tanda tangan tenaga kesehatan pemberi pelayanan. Bagi tim rekam medis, Pasal 16 dan Pasal 27 adalah titik awal membaca Permenkes 24 tahun 2022 rekam medis dalam praktik harian.

Dalam praktik, rumah sakit perlu memiliki daftar elemen data wajib untuk setiap jenis layanan, aturan koreksi tanpa menghapus jejak perubahan, dan rekonsiliasi antara sistem pendaftaran, laboratorium, farmasi, radiologi, klaim, serta sistem klinis. “Lengkap” bukan berarti memasukkan semua data tanpa struktur. Artinya, setiap kejadian pelayanan dapat ditelusuri kepada pasien, waktu, pemberi layanan, dan tindakan yang benar.

Pasal 39 menetapkan data RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah masa itu, data dapat dikecualikan dari pemusnahan jika masih akan digunakan atau dimanfaatkan. Rumah sakit harus memiliki jadwal retensi, prosedur pemusnahan yang dapat diaudit, dan mekanisme legal hold ketika ada sengketa, pemeriksaan, atau permintaan resmi yang masih berjalan.

Interoperabilitas dan sistem elektronik

RME bukan pulau yang berdiri sendiri. Pasal 21 Permenkes 24/2022 mengarahkan keterhubungan dengan platform Kementerian Kesehatan, sementara UU Kesehatan menempatkan data rekam medis dalam pengelolaan data kesehatan nasional. PP 28/2024 Pasal 552 menambahkan kewajiban standar interoperabilitas untuk penyelenggara pelayanan kesehatan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Checklist teknis yang relevan bagi direksi meliputi: inventarisasi sistem dan vendor; pengaturan akun personal; autentikasi berlapis untuk akses berisiko; pencatatan log; pencadangan dan uji pemulihan; pengujian pertukaran data; pemisahan lingkungan produksi dan uji coba; serta prosedur ketika vendor atau integrasi mengalami gangguan. Perjanjian dengan penyedia sistem harus mengatur keamanan, kerahasiaan, lokasi dan pengembalian data, bantuan insiden, audit, dan penghentian layanan.

Ingin memastikan RME rumah sakit Anda patuh? Jadwalkan telaah kepatuhan via WhatsApp Integra Law.

Kerahasiaan dan Pelindungan Data Pasien

Siapa boleh mengakses dan membuka isi rekam medis

Pasal 25 dan Pasal 26 Permenkes 24/2022 membedakan kepemilikan dokumen dan isi. Dokumen rekam medis milik fasilitas pelayanan kesehatan, dan fasilitas bertanggung jawab atas hilang, rusak, pemalsuan, atau penggunaan oleh pihak yang tidak berhak. Isi rekam medis milik pasien dan disampaikan kepada pasien. Kepada keluarga terdekat, penyampaian dilakukan jika pasien berusia di bawah 18 tahun atau berada dalam keadaan darurat. Kepada pihak lain, diperlukan persetujuan pasien.

Kerahasiaan tetap berlaku setelah pasien meninggal. Pasal 32 mencakup tenaga kesehatan, pimpinan fasilitas, pihak pembiayaan, korporasi, peserta didik, dan pihak lain yang memiliki akses. Karena itu, rumah sakit harus memisahkan akses untuk pelayanan, administrasi, klaim, audit, penelitian, dan fungsi manajemen; tidak semua orang yang bekerja di rumah sakit boleh membuka seluruh isi.

Pasal 33 sampai Pasal 36 membedakan pembukaan dengan dan tanpa persetujuan pasien. Pembukaan harus diminta tertulis atau elektronik dan dibatasi sesuai kebutuhan. Dengan persetujuan, dasar yang disebut meliputi pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, perawatan, permintaan pasien, atau administrasi dan pembayaran asuransi. Tanpa persetujuan, Pasal 35 hanya membolehkan pembukaan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan tertentu: permintaan aparat penegak hukum, penegakan etik atau disiplin, audit medis, wabah atau kedaruratan, pendidikan dan penelitian, perlindungan terhadap ancaman keselamatan, atau kepentingan lain yang diatur undang-undang. Permintaan harus diajukan oleh pihak atau institusi yang berwenang, dan identitas pasien tidak dibuka kecuali untuk wabah atau kedaruratan dan ancaman keselamatan (Pasal 37).

Pasal 36 menambahkan syarat penting: pembukaan tanpa persetujuan pasien harus mendapat persetujuan Menteri, yang dimohonkan oleh pihak berwenang melalui Direktur Jenderal. Persetujuan Menteri tidak diperlukan jika pembukaan dilakukan atas dasar perintah pengadilan; dalam hal itu, rumah sakit dapat memberikan salinan atau memperlihatkan dokumen asli.

Artinya, rumah sakit tidak boleh memberikan seluruh rekam medis hanya karena seseorang mengaku sebagai pengacara atau penyidik. Verifikasi identitas, kewenangan, dasar permintaan, persetujuan pasien atau Menteri (atau perintah pengadilan), ruang lingkup, dan bentuk data harus dicatat. Jika sengketa muncul, rekam medis sering menjadi bukti penting; untuk alur pengaduan hingga litigasi, lihat penyelesaian sengketa medis rumah sakit.

Kewajiban pengendali data menurut UU 27/2022 PDP

UU No. 27 Tahun 2022 menggolongkan data dan informasi kesehatan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik dalam Pasal 4. Rumah sakit harus menentukan peran dan tanggung jawabnya sebagai pengendali data, termasuk tujuan pemrosesan, dasar pemrosesan, pembatasan akses, akurasi, keamanan, dan dokumentasi kepatuhan.

Data kesehatan tidak boleh diperlakukan seperti data kontak biasa. Terapkan minimisasi: kumpulkan dan buka hanya yang diperlukan untuk tujuan yang sah. Buat matriks tujuan dan dasar pemrosesan untuk layanan, pembayaran, mutu, penelitian, pelaporan, dan kewajiban hukum. Sertakan kontrol vendor, pelatihan, penilaian risiko, prosedur permintaan subjek data, serta jalur eskalasi ketika terjadi insiden.

Setiap indikasi kebocoran harus ditangani melalui prosedur insiden: amankan akun dan sistem, pertahankan log, tentukan jenis dan cakupan data, batasi penyebaran, dokumentasikan keputusan, dan lakukan pemberitahuan sesuai kewajiban UU PDP yang berlaku setelah penilaian. Jangan menghapus bukti atau menjanjikan bahwa tidak ada dampak sebelum investigasi selesai.

Risiko Hukum dan Langkah Kepatuhan

Sanksi administratif dan risiko sengketa

Pelanggaran dapat berkembang menjadi temuan pembinaan atau pengawasan, sengketa pasien, klaim kerugian, masalah kontraktual dengan vendor, dan risiko reputasi. Dalam kondisi tertentu, konsekuensinya juga dapat menjangkau izin operasional rumah sakit swasta. Jangan menyimpulkan sanksi tertentu atau nominal denda tanpa mencocokkan pasal dan kewenangan yang berlaku pada fakta kasus.

Respons yang baik dimulai sebelum sengketa: simpan log akses, buat register permintaan pembukaan, tetapkan pejabat yang menyetujui, dan dokumentasikan alasan ketika permintaan ditolak atau dibatasi. Jika pasien meminta salinan, rumah sakit perlu menyediakan mekanisme verifikasi identitas, format penyerahan, biaya yang transparan bila ada, dan bukti bahwa data diberikan kepada pihak yang benar.

Dalam pendampingan audit kepatuhan rumah sakit, Integra menemui pola yang berulang: permintaan rekam medis datang ketika hubungan dengan pasien sudah memanas, misalnya surat dari kuasa hukum yang meminta seluruh rekam medis dengan tenggat singkat, sementara rumah sakit belum memiliki register pembukaan atau pejabat yang ditunjuk untuk menyetujuinya. Langkah awal yang kami sarankan bukan langsung menyerahkan atau menolak seluruhnya, melainkan memeriksa dasar permintaan, persetujuan pasien, dan ruang lingkup yang benar-benar diperlukan, lalu mendokumentasikan keputusan tersebut sebelum sengketa berlanjut.

Checklist audit kepatuhan RME untuk direksi

  1. Tata kelola: tetapkan penanggung jawab RME, pemilik data, pemilik risiko, dan jalur keputusan insiden.
  2. Proses klinis: uji kelengkapan, urutan waktu, tanda tangan, koreksi, dan kesinambungan catatan dari masuk hingga pulang atau dirujuk.
  3. Akses: cocokkan hak akses dengan jabatan, lakukan review berkala, cabut akses saat mutasi atau berhenti, dan pantau akun istimewa.
  4. Pembukaan: gunakan formulir atau alur elektronik yang mencatat pemohon, dasar, persetujuan, ruang lingkup, pejabat pemberi izin, dan tanggal.
  5. Keamanan: uji pencadangan, pemulihan, enkripsi yang sesuai, pemantauan log, dan respons terhadap malware atau kehilangan perangkat.
  6. Retensi: pastikan penyimpanan minimal 25 tahun sejak kunjungan terakhir, legal hold, dan pemusnahan terdokumentasi.
  7. Vendor: tinjau SLA, subprosesor, akses dukungan, notifikasi insiden, portabilitas, dan pengembalian atau pemusnahan data.
  8. Pelatihan: simulasikan permintaan pasien, keluarga, aparat, pengacara, peneliti, dan auditor; ukur apakah staf hanya membuka data yang diperlukan.

Direksi dapat melengkapi pemeriksaan dengan audit kepatuhan hukum perusahaan yang disesuaikan untuk proses rumah sakit. Untuk pendampingan lintas kebijakan, kontrak vendor, dan respons insiden, pertimbangkan pendampingan kepatuhan hukum perusahaan.

Rekam medis elektronik rumah sakit yang patuh dibangun dari kombinasi aturan, desain sistem, disiplin pengguna, dan bukti audit. Rumah sakit perlu menunjukkan bukan hanya bahwa sistemnya tersedia, tetapi bahwa setiap data dicatat, dijaga, diakses secara sah, dan dapat dipulihkan.

Integra mendampingi kepatuhan rekam medis dan data pasien rumah sakit melalui layanan hukum regulasi kesehatan Integra Law.

Sumber Hukum: Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis; UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan; PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU 17/2023; dan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

Ditulis oleh: Integra Law Office · Terakhir diperbarui: 1 November 2026

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah setiap rumah sakit swasta wajib menerapkan rekam medis elektronik?

Ya. Pasal 3 Permenkes 24/2022 mewajibkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, menyelenggarakan RME. Pasal 45 menetapkan batas paling lambat 31 Desember 2023. Rumah sakit perlu memastikan sistem, SOP, keamanan, interoperabilitas, dan bukti pelaksanaan telah berjalan.

Apakah pasien dapat meminta salinan rekam medisnya?

Pasien berhak memperoleh isi rekam medisnya. Pasal 26 Permenkes 24/2022 menyatakan isi rekam medis milik pasien dan disampaikan kepada pasien. Rumah sakit tetap perlu memverifikasi identitas pemohon, mendokumentasikan penyerahan, dan membedakan isi yang diberikan dari dokumen asli milik fasilitas.

Apakah rumah sakit boleh memberikan rekam medis kepada polisi atau pengacara?

Tidak boleh hanya karena pemohon mengaku polisi atau pengacara. Tanpa persetujuan pasien, Pasal 35 dan Pasal 36 Permenkes 24/2022 mensyaratkan dasar peraturan perundang-undangan, permintaan tertulis atau elektronik dari pihak berwenang, dan persetujuan Menteri, kecuali atas perintah pengadilan. Pengacara yang bertindak untuk pasien perlu menunjukkan persetujuan pasien.

Berapa lama RME harus disimpan oleh rumah sakit?

Pasal 39 Permenkes 24/2022 menetapkan data RME disimpan paling singkat 25 tahun sejak tanggal kunjungan terakhir pasien. Setelah itu, data tidak otomatis boleh dimusnahkan jika masih akan digunakan atau dimanfaatkan. Jadwal retensi, legal hold, dan pemusnahan harus terdokumentasi.

Apa yang harus dilakukan setelah terjadi kebocoran data pasien?

Rumah sakit harus segera mengamankan sistem, mempertahankan log dan bukti, membatasi akses, menilai jenis serta cakupan data, dan mendokumentasikan respons. Selanjutnya, tentukan kewajiban pemberitahuan dan pemulihan berdasarkan UU PDP, kontrak, serta aturan kesehatan, tanpa menghapus bukti atau mengecilkan dampak sebelum investigasi selesai.

Topics
rekam medis elektronik rumah sakitkewajiban rekam medis elektronikPermenkes 24 tahun 2022 rekam medisperlindungan data pasien rumah sakit