Integra Law Office
Insights

Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia: Eksekuatur PN Jakarta Pusat, Syarat, dan Alasan Penolakan

21 November 20269 min readIntegra Law Office

Eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia baru dapat berjalan setelah putusan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat (Pasal 65, Pasal 66 huruf d, dan Pasal 67 UU 30/1999). Eksekuatur hanya diberikan jika putusan berasal dari negara yang terikat perjanjian dengan Indonesia, termasuk ruang lingkup hukum perdagangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf a–c).

Putusan SIAC atau ICC bersifat final, tetapi tidak otomatis bisa menyita aset di Indonesia. Eksekuatur adalah perintah pelaksanaan (Penjelasan Pasal 66 huruf d), bukan pemeriksaan ulang pokok sengketa; setelah itu pelaksanaan dilimpahkan ke PN yang berwenang secara relatif (Pasal 69 ayat (1)). Berkasnya dapat disiapkan bersama pengacara arbitrase di Surabaya.

Apa yang Dimaksud Putusan Arbitrase Internasional

Pasal 1 angka 9 UU 30/1999 berbunyi: “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik Indonesia sebagai suatu putusan arbitrase internasional.” Putusan MK 100/PUU-XXII/2024 menghapus kekuatan mengikat kata “dianggap” dalam norma ini. Ukurannya adalah tempat putusan dijatuhkan, bukan kewarganegaraan para pihak.

Perbandingan forum sebelum sengketa terjadi dibahas dalam arbitrase bisnis di Indonesia dan pilihan forumnya.

Putusan SIAC, ICC, dan HKIAC

Untuk eksekusi putusan SIAC di Indonesia, yang dilihat adalah negara tempat putusan dijatuhkan dan apakah negara itu terikat perjanjian dengan Indonesia (Pasal 66 huruf a). Hal yang sama berlaku untuk putusan HKIAC. Putusan ICC bergantung pada seat yang dipilih, bukan pada ICC sebagai lembaga. Untuk pilihan forum sebelum sengketa terjadi, baca pertimbangan memilih BANI atau SIAC.

Peran Konvensi New York 1958 dan Keppres 34/1981

Keppres 34/1981 (Diktum PERTAMA) mengesahkan Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards yang ditandatangani di New York pada 10 Juni 1958, disertai suatu pernyataan Indonesia. Secara umum, pernyataan itu berkaitan dengan asas timbal balik dan ruang lingkup komersial. Bagi putusan dari negara peserta Konvensi, keikutsertaan Indonesia inilah yang menjadi dasar hubungan perjanjian menurut Pasal 66 huruf a. Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing tetap mengikuti UU 30/1999.

Syarat Eksekuatur Menurut Pasal 66 UU 30/1999

Pasal 66 UU 30/1999 menyatakan bahwa Putusan Arbitrase Internasional hanya diakui serta dapat dilaksanakan di wilayah hukum Republik Indonesia apabila memenuhi syarat berikut:

  • Huruf a: dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase di suatu negara yang dengan negara Indonesia terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral, mengenai pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional;
  • Huruf b: terbatas pada putusan yang menurut ketentuan hukum Indonesia termasuk dalam ruang lingkup hukum perdagangan;
  • Huruf c: hanya dapat dilaksanakan di Indonesia terbatas pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum;
  • Huruf d: dapat dilaksanakan di Indonesia setelah memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; dan
  • Huruf e: yang menyangkut Negara Republik Indonesia sebagai salah satu pihak hanya dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekuatur dari Mahkamah Agung, lalu dilimpahkan kepada PN Jakarta Pusat.

Negara tempat putusan terikat perjanjian dengan Indonesia

Pasal 66 huruf a meminta hubungan perjanjian antara negara tempat putusan dijatuhkan dan Indonesia, bukan sekadar fakta bahwa lembaga arbitrasenya berada di luar negeri. Pemohon membuktikannya dengan keterangan perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tersebut (Pasal 67 ayat (2) huruf c).

Ruang lingkup hukum perdagangan

Penjelasan Pasal 66 huruf b menyebut kegiatan antara lain di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, dan hak kekayaan intelektual. Daftar ini tidak tertutup. Sejalan dengan itu, Pasal 5 ayat (1) membatasi arbitrase pada sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang sepenuhnya dikuasai para pihak.

Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Pasal 66 huruf c membatasi pelaksanaan pada putusan yang tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Perma 3/2023 Pasal 17 menegaskan akibatnya: jika ketua pengadilan berpendapat putusan tidak dalam ruang lingkup perdagangan dan/atau bertentangan dengan ketertiban umum, permohonan ditolak melalui putusan.

Jika Negara Republik Indonesia menjadi pihak

Dalam hal ini permohonan eksekuatur diajukan ke Mahkamah Agung, bukan ke PN Jakarta Pusat (Pasal 66 huruf e; Perma 3/2023 Pasal 18 ayat (1)). Terhadap putusan Mahkamah Agung tersebut tidak dapat diajukan upaya perlawanan (Pasal 68 ayat (4)).

SyaratDasar pasalContoh risikoSiapa yang biasanya mengangkatnya
Negara seat terikat perjanjian dengan IndonesiaPasal 66 huruf a; Pasal 67 ayat (2) huruf cHubungan perjanjian atau seat tidak dijelaskanPemohon perlu membuktikan; termohon dapat menyangkal
Putusan berada dalam ruang lingkup hukum perdaganganPasal 66 huruf b dan Penjelasannya; Pasal 5; Perma 3/2023 Pasal 17Sengketa di luar kegiatan komersial atau hak yang tidak bebas dikuasaiKetua pengadilan dan termohon
Tidak bertentangan dengan ketertiban umumPasal 66 huruf c; Perma 3/2023 Pasal 17Pelaksanaan diminta dengan akibat yang bertentangan dengan prinsip dasar hukum IndonesiaTermohon; diperiksa dalam permohonan
Negara Republik Indonesia menjadi pihakPasal 66 huruf e; Perma 3/2023 Pasal 18 ayat (1)Permohonan diajukan ke PN Jakarta Pusat, padahal eksekuatur harus dari Mahkamah AgungPengadilan atau termohon sebagai isu kewenangan

Memegang putusan SIAC atau ICC terhadap mitra di Indonesia? Kirim ringkasan putusan Anda via WhatsApp. WhatsApp +62 852 3534 7751

Langkah Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional di PN Jakarta Pusat

Pendaftaran putusan di Panitera PN Jakarta Pusat

Pasal 67 ayat (1) UU 30/1999 dan Perma 3/2023 Pasal 7 ayat (1) mensyaratkan putusan diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera PN Jakarta Pusat. Jika arbiter ditunjuk oleh lembaga arbitrase, pendaftaran dilaksanakan oleh pengurus lembaga tersebut atau kuasanya (Pasal 7 ayat (6)). Pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik melalui SIP (Pasal 7 ayat (5)).

Panitera mendaftarkan paling lambat 14 hari setelah berkas pendaftaran lengkap (Pasal 7 ayat (4)). Jangka waktu pendaftaran yang berlaku bagi putusan arbitrase nasional menurut Pasal 6 ayat (1) tidak berlaku untuk putusan arbitrase internasional (Pasal 7 ayat (7)).

Permohonan eksekuatur kepada Ketua PN Jakarta Pusat

Jika ada pihak yang tidak melaksanakan putusan secara sukarela, salah satu pihak mengajukan permohonan eksekuatur kepada Ketua PN Jakarta Pusat (Perma 3/2023 Pasal 16 ayat (1)). Permohonan dapat diajukan secara elektronik melalui SIP dan dapat diajukan untuk sebagian isi putusan (Pasal 16 ayat (2) dan (3)). Berkas permohonan harus disertai dokumen berikut (Pasal 67 ayat (2) huruf a–c UU 30/1999):

  • lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase internasional, sesuai ketentuan otentifikasi dokumen asing, beserta terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia;
  • lembar asli atau salinan autentik perjanjian yang menjadi dasar putusan, sesuai ketentuan otentifikasi dokumen asing, beserta terjemahan resmi dalam Bahasa Indonesia; dan
  • keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara tempat putusan ditetapkan bahwa negara pemohon terikat perjanjian dengan Indonesia mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

Ketua PN Jakarta Pusat kemudian memeriksa permohonan dan memutus menolak atau mengabulkan eksekuatur dengan berpedoman pada Pasal 66 UU 30/1999 (Perma 3/2023 Pasal 16 ayat (4)). Eksekuatur bukan penilaian ulang terhadap bukti, kontrak, atau kesimpulan tribunal.

Pelaksanaan oleh PN tempat aset berada

Pasal 69 ayat (1) UU 30/1999 berbunyi: “Setelah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan perintah eksekusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, maka pelaksanaan selanjutnya dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya.” Sita eksekusi dapat dilakukan atas harta kekayaan serta barang milik termohon eksekusi (Pasal 69 ayat (2)). Tata cara penyitaan dan pelaksanaan mengikuti Hukum Acara Perdata (Pasal 69 ayat (3)): teguran (aanmaning) kepada termohon (Herzien Inlandsch Reglement (HIR) Pasal 196), sita eksekusi (HIR Pasal 197), lalu penjualan lelang (HIR Pasal 200). Tahapan ini dibahas dalam tahapan eksekusi putusan pengadilan hingga penjualan aset. Integra menangani tahap ini melalui layanan litigasi dan penyelesaian sengketa.

Berapa Lama Prosesnya

UU 30/1999 dan Perma 3/2023 menetapkan tenggat per tahap, bukan total durasi. Durasi nyata juga bergantung pada terjemahan dan legalisasi dokumen serta perlawanan termohon di PN yang melaksanakan.

TahapTenggatDasar pasal
Panitera mendaftarkan berkas lengkapPaling lambat 14 hari setelah berkas lengkapPerma 3/2023 Pasal 7 ayat (4)
Pendaftaran putusan arbitrase internasionalTidak ada tenggat pendaftaran seperti untuk putusan nasionalPerma 3/2023 Pasal 7 ayat (7)
Ketua PN memeriksa dan memutus permohonan eksekuaturPaling lambat 14 hari sejak permohonan terdaftarPerma 3/2023 Pasal 16 ayat (4)
Mahkamah Agung memutus kasasi atas penolakanPaling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterimaUU 30/1999 Pasal 68 ayat (3)

Jika Eksekuatur Ditolak atau Dikabulkan

Putusan Ketua PN Jakarta Pusat yang mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999); Perma 3/2023 Pasal 20 ayat (1) menyebutnya final dan tidak ada upaya hukum. Jika sengketa dengan mitra berlanjut di luar eksekusi, pengacara sengketa bisnis Surabaya dapat menilai langkah berikutnya.

Upaya hukum terhadap penolakan

Terhadap putusan yang menolak eksekuatur hanya dapat diajukan kasasi (Pasal 68 ayat (2) UU 30/1999; Perma 3/2023 Pasal 21). Mahkamah Agung memutus kasasi paling lama 90 hari setelah permohonan kasasi diterima (Pasal 68 ayat (3)).

Strategi termohon dan cara mengantisipasinya

Termohon biasanya menguji hubungan perjanjian negara seat, sifat komersial sengketa, dan ketertiban umum (Pasal 66 huruf a–c), atau jalur kewenangan bila negara menjadi pihak (huruf e). Pemohon sebaiknya menyiapkan matriks yang menghubungkan setiap syarat Pasal 66 dengan dokumen pendukung, dan memastikan eksekusi yang diminta tidak melampaui isi putusan. Risiko ini dapat dikurangi sejak penyusunan klausul arbitrase dalam kontrak bisnis.

Pada prinsipnya, pembatalan diajukan di negara tempat putusan dijatuhkan (seat); di Indonesia, permohonan ini adalah pengakuan dan pelaksanaan, bukan permohonan pembatalan terhadap putusan asing (UU 30/1999 Pasal 65–69; Perma 3/2023 Pasal 25 ayat (1)).

Dalam pendampingan Integra dari Surabaya, pemeriksaan awal atas putusan arbitrase asing memusatkan perhatian pada seat, klausul arbitrase, rantai dokumen autentik, terjemahan resmi, dan lokasi aset.

Ditulis oleh: Integra Law Office

Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H. — Senior Lawyer, Advokat dan konsultan hukum Indonesia

Terakhir diperbarui: 2026-11-15

Integra mendampingi pendaftaran, permohonan eksekuatur, dan eksekusi putusan arbitrase. pengacara arbitrase di Surabaya · WhatsApp +62 852 3534 7751

Sumber Hukum

Informasi ini bersifat umum dan bukan merupakan nasihat hukum.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Bagaimana cara eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia?

Putusan arbitrase internasional baru dapat dieksekusi setelah didaftarkan di Panitera PN Jakarta Pusat dan memperoleh eksekuatur dari Ketua PN Jakarta Pusat (Pasal 65, 66 huruf d, dan 67 UU 30/1999). Eksekuatur hanya diberikan jika putusan berasal dari negara yang terikat perjanjian dengan Indonesia, termasuk ruang lingkup hukum perdagangan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf a–c).

Apakah putusan SIAC bisa langsung dieksekusi di Indonesia?

Tidak. Putusan SIAC harus didaftarkan dan memperoleh eksekuatur Ketua PN Jakarta Pusat lebih dulu (Pasal 66 huruf d dan Pasal 67 UU 30/1999). Yang dinilai adalah negara tempat putusan dijatuhkan dan syarat Pasal 66 huruf a–c, bukan nama SIAC.

Berapa lama proses eksekuatur putusan arbitrase internasional?

Panitera mendaftarkan berkas lengkap paling lambat 14 hari (Perma 3/2023 Pasal 7 ayat (4)); tidak ada tenggat pendaftaran seperti untuk putusan nasional (ayat (7)). Ketua PN memutus paling lambat 14 hari sejak permohonan terdaftar (Pasal 16 ayat (4)). Kasasi atas penolakan diputus paling lama 90 hari setelah diterima Mahkamah Agung (Pasal 68 ayat (3) UU 30/1999).

Apa alasan pengadilan menolak eksekuatur?

Ketua PN menolak jika negara tempat putusan dijatuhkan tidak terikat perjanjian dengan Indonesia, sengketa di luar ruang lingkup hukum perdagangan, atau putusan bertentangan dengan ketertiban umum (Pasal 66 huruf a–c UU 30/1999; Perma 3/2023 Pasal 17). Jika Negara Republik Indonesia menjadi pihak, eksekuatur harus dari Mahkamah Agung (huruf e). Pokok sengketa tidak diperiksa ulang.

Apakah penetapan eksekuatur bisa dibanding?

Tidak. Putusan yang mengabulkan eksekuatur tidak dapat diajukan banding atau kasasi (Pasal 68 ayat (1) UU 30/1999) dan bersifat final tanpa upaya hukum (Perma 3/2023 Pasal 20 ayat (1)). Hanya putusan yang menolak eksekuatur yang dapat diajukan kasasi (Pasal 68 ayat (2)).

Topics
eksekusi putusan arbitrase internasionaleksekuatur putusan arbitrase internasionalpengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asingeksekusi putusan SIAC di Indonesiasyarat pendaftaran putusan arbitrase internasional PN Jakarta Pusatalasan penolakan eksekuatur ketertiban umumberapa lama eksekuatur putusan arbitrase internasional