Integra Law Office
Insights

Apakah Harta Gono Gini Bisa Dijual Sepihak? Akibat Hukum dan Langkah Membatalkannya

10 November 20267 min readIntegra Law Office

Apakah harta gono gini bisa dijual sepihak? Jawaban singkatnya: tidak. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 36 ayat (1) menentukan bahwa tindakan atas harta bersama dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak. Jadi, suami atau istri tidak dapat menjual harta bersama sendirian. Sebagai ilustrasi hipotetis, Bu Rina baru tahu tanah yang dibeli saat menikah telah dijual diam-diam oleh suaminya.

Persetujuan pasangan bukan formalitas, tetapi waktu sering menentukan hasil. Makin jauh peralihan berjalan, makin sulit memulihkan aset. Artikel ini membahas harta gono gini dijual tanpa izin kepada pihak ketiga: akibat hukumnya, posisi pembeli, dan langkah yang dapat diambil sebelum balik nama selesai.

Harta Bersama dan Syarat Persetujuan

Apa yang termasuk harta bersama

Menurut Pasal 35–37 UU No. 1 Tahun 1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Harta bawaan, hadiah, dan warisan tetap berada di bawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pasal 36 ayat (1) kemudian mengatur bahwa tindakan atas harta bersama memerlukan persetujuan kedua pihak, sedangkan Pasal 37 mengatur bahwa pembagian harta bersama setelah perceraian mengikuti hukum masing-masing.

UU No. 16 Tahun 2019 adalah perubahan terbaru atas UU Perkawinan, tetapi tidak mengubah Pasal 35 sampai Pasal 37 tentang harta bersama. Bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 92 juga relevan karena memuat larangan menjual atau memindahkan harta bersama tanpa persetujuan pasangan.

Jadi, ketika harta bersama dijual tanpa persetujuan, persoalan pertama adalah memastikan aset itu memang harta bersama. Periksa tanggal pembelian, sumber dana, bukti hibah atau warisan, dan ada tidaknya perjanjian kawin. Skenario lain, yaitu aset bersama yang dijaminkan ke bank, dibahas terpisah dalam layanan harta gono-gini dijaminkan tanpa izin.

Sertifikat atas nama satu pihak

Nama satu pihak pada sertifikat tidak menentukan apakah tanah itu harta bersama. Yang menentukan adalah waktu dan cara aset diperoleh, sebagaimana diatur Pasal 35. Rumah yang dibeli selama perkawinan tetap dapat menjadi harta bersama walaupun sertifikatnya hanya atas nama suami. Sebaliknya, aset yang merupakan harta bawaan, hadiah, warisan, atau yang diatur lain dalam perjanjian kawin dapat dianalisis berbeda.

Karena itu, pertanyaan apakah harta gono gini bisa dijual sepihak oleh pasangan yang namanya tercantum di sertifikat tidak dapat dijawab dari sertifikat saja. Kumpulkan akta perkawinan, sertifikat dan riwayatnya, bukti pembayaran saat pembelian, serta dokumen yang menunjukkan asal dana. Jika pertanyaan Anda menyangkut jaminan kredit, bukan penjualan, baca artikel tentang harta gono-gini dijaminkan tanpa izin pasangan.

Aset bersama dijual tanpa persetujuan Anda? Konsultasi cepat via WhatsApp.

Akibat Hukum Jual Beli Sepihak

Batal demi hukum atau dapat dibatalkan

Tidak tepat menyatakan bahwa setiap penjualan tanpa persetujuan pasti batal demi hukum, atau sebaliknya selalu hanya dapat dibatalkan. Yang dapat dikatakan secara umum adalah bahwa ketiadaan persetujuan yang disyaratkan Pasal 36 ayat (1) membuka ruang bagi pasangan yang tidak menyetujui untuk meminta pembatalan melalui pengadilan.

Syarat sah perjanjian dalam KUHPerdata Pasal 1320 juga dapat ikut diuji, tetapi kualifikasi akhirnya bergantung pada konstruksi gugatan dan bukti. Pengadilan akan menilai fakta transaksi, kewenangan penjual, dokumen persetujuan, sikap para pihak, dan itikad baik pembeli. Karena itu, pasangan yang dirugikan sebaiknya tidak hanya mengirim keberatan informal lalu menganggap transaksi berhenti dengan sendirinya. Ketidaksetujuan pasangan tidak otomatis menghentikan atau membatalkan transaksi; langkah hukum dan status transaksi perlu dinilai berdasarkan tahap peralihan serta bukti yang ada.

Situasinya juga berbeda bila surat persetujuan memang ada, tetapi tanda tangan pasangan dipersoalkan. Dalam keadaan itu, sengketa bergeser ke pembuktian keaslian tanda tangan dan proses penandatanganan, bukan sekadar ada atau tidaknya dokumen persetujuan.

Posisi pembeli dan PPAT

Pembeli tidak otomatis menang atau kalah. Dalam menilai pembeli harta gono gini beritikad baik, pengadilan umumnya melihat apakah pembeli memeriksa status perkawinan penjual, meminta persetujuan tertulis pasangan, serta memeriksa sertifikat dan riwayatnya. Tanda peringatan juga relevan, misalnya harga yang jauh di bawah pasar, pembayaran yang tidak lazim, atau pengetahuan pembeli tentang keberatan pasangan.

PPAT juga tidak otomatis bertanggung jawab hanya karena transaksi kemudian disengketakan. Secara umum, PPAT diharapkan memeriksa identitas, status perkawinan, dan persetujuan pasangan sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku. Jika persetujuan dipalsukan, tidak lengkap, atau diberikan di bawah tekanan, hal itu harus dibuktikan melalui dokumen, saksi, atau pemeriksaan tanda tangan, bukan disimpulkan sebelum dokumen diperiksa.

Bagi pembeli yang sudah membayar, pembatalan tidak menghapus persoalan uang. Pengadilan dapat menilai siapa yang menerima pembayaran dan apakah dana harus dikembalikan. Pembeli perlu menyimpan bukti pembayaran, korespondensi dengan penjual, dan dokumen yang diperlihatkan kepadanya saat transaksi, karena dokumen itu menjadi bahan utama untuk menunjukkan itikad baiknya.

Langkah Membatalkan

Blokir/sita sebelum balik nama

Sebelum mengajukan apa pun, cek status terakhir sertifikat: apakah masih atas nama pasangan, sedang dalam proses balik nama, atau sudah beralih ke pembeli. Tahap ini menentukan pihak yang perlu diberi pemberitahuan dan tindakan sementara yang masih relevan.

Jika ada risiko aset dialihkan lagi, langkah pertama adalah mencegah perubahan lebih lanjut. Pilihan yang perlu dinilai meliputi permohonan pencatatan sengketa atau pemblokiran di kantor pertanahan, serta permohonan sita harta bersama sebelum dijual kembali. Bagi pasangan Muslim, Kompilasi Hukum Islam Pasal 95 memungkinkan suami atau istri meminta Pengadilan Agama meletakkan sita jaminan atas harta bersama dalam kondisi yang diatur pasal tersebut; permohonan ini tidak otomatis menghentikan atau membatalkan penjualan. Konsep sita jaminan secara umum, termasuk syarat dan risikonya, dibahas dalam artikel terpisah.

Pilihan tersebut harus disesuaikan dengan bukti, tahap transaksi, dan kewenangan instansi atau pengadilan. Sita bukan pengganti gugatan pokok dan tidak pasti dikabulkan. Bertindaklah secepatnya, terutama sebelum balik nama selesai.

Gugatan pembatalan: dasar dan bukti

Gugatan pembatalan jual beli harta bersama perlu merumuskan perbuatan yang dipersoalkan, hak pasangan yang dilanggar, pihak yang digugat, dan pemulihan yang diminta. Pihak tersebut dapat meliputi pasangan penjual, pembeli, dan pihak lain yang terkait dengan peralihan hak. Tuntutan juga perlu memikirkan akibat pembatalan, termasuk pengembalian uang yang sudah dibayar pembeli.

Bukti yang berguna antara lain akta perkawinan, sertifikat dan riwayatnya, akta atau perjanjian jual beli, bukti transfer, surat persetujuan, percakapan, dan keterangan saksi. Jangan mengambil dokumen asli secara tidak sah; buat salinan dan catat asal setiap bukti. Jika sengketa diajukan ke Pengadilan Negeri, pahami dulu alur gugatan di PN Surabaya sebagai gambaran prosedural, bukan jaminan forum atau hasil.

Jika perceraian sedang berjalan atau sudah terjadi, penjualan sepihak tidak dengan sendirinya menjadi sah. Pasal 37 mengarahkan pembagian harta bersama setelah perceraian pada hukum masing-masing, sehingga hubungan antara pembagian harta, pembatalan transaksi, dan hak pembeli perlu dipetakan sejak awal agar tuntutan tidak saling bertabrakan.

Dalam sengketa harta bersama yang ditangani tim litigasi Integra, pola yang sering muncul adalah pasangan baru mengetahui penjualan ketika proses balik nama sudah berjalan. Langkah awal kami biasanya sama: memetakan riwayat perolehan aset, mengamankan salinan dokumen, lalu menilai tindakan sementara sebelum gugatan pokok. Hasil setiap perkara tetap bergantung pada bukti dan penilaian pengadilan.

Pencegahan bagi Pasangan dan Pembeli

Perjanjian kawin dan dokumentasi

Pasangan dapat mengurangi sengketa dengan dokumentasi yang rapi. Simpan bukti pembelian, sumber dana, dan dokumen hibah atau warisan, terutama bila aset dibeli atas nama satu pihak. Perjanjian kawin dapat mengatur pemisahan harta, tetapi isinya dan waktu pembuatannya perlu diperiksa sebelum dijadikan dasar penjualan.

Jika pasangan memang setuju menjual, buat persetujuan tertulis yang jelas tentang aset, pembeli, dan transaksi yang disetujui. Persetujuan yang samar atau ditandatangani tanpa memahami isinya justru dapat menjadi sumber sengketa baru.

Pasangan yang khawatir aset akan dijual sebaiknya menyimpan salinan sertifikat dan memperhatikan tanda-tanda transaksi, misalnya kedatangan calon pembeli atau permintaan dokumen yang tidak biasa. Keberatan tertulis yang disampaikan sejak awal juga dapat membantu menunjukkan bahwa persetujuan tidak pernah diberikan.

Checklist pembeli sebelum transaksi

Pembeli yang ingin mengurangi risiko sebaiknya meminta identitas dan status perkawinan penjual, persetujuan tertulis pasangan bila aset diperoleh selama perkawinan, sertifikat serta riwayatnya, dan bukti asal-usul perolehan. Tanyakan juga apakah ada keberatan atau sengketa yang diketahui. Gunakan checklist legal pembelian properti sebagai kerangka pemeriksaan, lalu minta verifikasi profesional untuk fakta konkret.

Integra mendampingi gugatan pembatalan dan pengamanan harta bersama. Siapkan dokumen perolehan aset, bukti perkawinan, persetujuan, transaksi, dan status balik nama, lalu hubungi tim pendampingan sengketa harta bersama Integra Law.

Sumber Hukum:

Ditulis oleh: Integra Law Office · Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H. (Senior Lawyer) · Terakhir diperbarui: 2026-11-04

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum. Rujukan utama: UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35–37, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991/KHI Pasal 92 dan 95, serta KUHPerdata Pasal 1320.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Bolehkah suami jual rumah tanpa izin istri jika sertifikat atas namanya?

Tidak, jika rumah itu termasuk harta bersama. UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 36 ayat (1) mensyaratkan persetujuan kedua pihak, dan nama pada sertifikat tidak menentukan status harta. Yang dinilai adalah waktu dan cara perolehan, termasuk kemungkinan harta bawaan, hadiah, warisan, atau perjanjian kawin.

Apa yang terjadi pada uang pembeli jika jual beli harta bersama dibatalkan?

Akibat pembatalan dan pengembalian pembayaran bergantung pada amar putusan, isi perjanjian, pihak yang menerima uang, serta pembuktian itikad para pihak. Pembeli perlu menyimpan bukti pembayaran dan menilai tuntutan terhadap pihak yang menerima atau wajib mengembalikan dana.

Apakah penjualan harta bersama masih dapat digugat setelah perceraian?

Perceraian tidak otomatis menghapus persoalan transaksi yang dibuat saat perkawinan. Kemungkinan gugatan dan pihak yang harus ditarik tetap bergantung pada fakta perolehan aset, persetujuan, transaksi, status balik nama, dan aturan acara yang dinilai oleh pengadilan.

Bagaimana jika persetujuan pasangan ditandatangani karena tekanan atau dipalsukan?

Tekanan atau pemalsuan merupakan fakta penting yang harus dibuktikan, misalnya melalui dokumen, komunikasi, saksi, atau pemeriksaan tanda tangan. Jangan menganggap tanda tangan pada satu lembar otomatis menyelesaikan sengketa; mintakan pemeriksaan hukum atas proses persetujuan dan transaksi.

Topics
apakah harta gono gini bisa dijual sepihakharta gono gini dijual tanpa izinharta bersama dijual tanpa persetujuangugatan pembatalan jual beli harta bersamasuami jual rumah tanpa izin istripembeli harta gono gini beritikad baiksita harta bersama sebelum dijual