Integra Law Office
Insights

Investasi Asing Rumah Sakit: Bidang Usaha, Struktur PT PMA, dan Perizinan di Rezim UU 17/2023

31 Oktober 202610 min readIntegra Law Office

Investasi asing rumah sakit perlu dinilai dalam tiga lapisan yang terpisah: status bidang usaha menurut Perpres bidang usaha penanaman modal, badan hukum dan pengendalian PT PMA, lalu perizinan berusaha melalui OSS serta kewajiban menjalankan rumah sakit menurut UU 17/2023. Tim regulasi kesehatan Integra Law memeriksa ketiganya sebelum term sheet ditandatangani.

Jawaban singkatnya: ya, modal asing dapat masuk. Rumah sakit tidak termasuk bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal, sehingga statusnya terbuka dengan persyaratan sesuai lampiran yang berlaku untuk KBLI kegiatannya. Investor asing wajib masuk melalui PT PMA, dan izin rumah sakit tetap diperiksa terpisah dari izin investasinya. Aturan operasionalnya ada pada rezim rumah sakit Permenkes 6/2026.

Status Bidang Usaha Rumah Sakit untuk Modal Asing

Perpres 10/2021 jo. Perpres 49/2021 dan cara membaca lampirannya

Pasal 2 Perpres 10/2021, sebagaimana diubah oleh Perpres 49/2021, menggunakan pendekatan bahwa bidang usaha pada dasarnya terbuka, kecuali bidang usaha yang dinyatakan tertutup atau kegiatan yang hanya dapat dilakukan Pemerintah Pusat. Pasal 3 membagi bidang usaha terbuka ke dalam bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau mensyaratkan kemitraan, bidang usaha dengan persyaratan tertentu, dan bidang usaha lainnya.

Untuk bidang usaha rumah sakit penanaman modal, titik keputusan bukan judul komersial “rumah sakit”, melainkan KBLI dan uraian kegiatan yang benar-benar akan dijalankan. Cocokkan kegiatan pendirian, pengelolaan, layanan penunjang, dan kemungkinan pengembangan dengan Lampiran yang berlaku. Lampiran III merupakan tempat membaca persyaratan tertentu, termasuk apabila terdapat persyaratan kepemilikan asing atau izin khusus.

Rumah sakit tidak tercantum dalam daftar bidang usaha tertutup pada Pasal 2 Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021, dan UU 17/2023 juga membolehkan masyarakat menyelenggarakan rumah sakit. Karena itu, posisi awalnya adalah terbuka dengan persyaratan sesuai lampiran yang berlaku. Batas kepemilikan asing dan syarat lain, jika ada, dibaca pada baris KBLI kegiatan di Lampiran yang berlaku pada tanggal transaksi, bukan dari angka pada artikel atau presentasi lama.

Urutan pemeriksaannya: (1) tetapkan KBLI dan uraian kegiatan; (2) baca baris KBLI itu pada Lampiran Perpres yang berlaku; (3) cocokkan dengan keluaran OSS untuk data PT PMA; (4) periksa persyaratan izin rumah sakit menurut aturan kesehatan. Lapisan investasi diputuskan melalui Perpres dan OSS, sedangkan pemenuhan standar rumah sakit diperiksa oleh otoritas kesehatan sesuai kewenangannya. Jika transaksi berupa pengambilalihan atau penggabungan, periksa juga apakah ada aturan khusus untuk perubahan pengendalian.

Investor dapat memakai panduan regulasi PMA di Indonesia untuk kerangka umum. Untuk rumah sakit, kerangka itu harus dilengkapi dengan pemeriksaan persyaratan kesehatan, bukan dianggap sebagai jawaban final untuk sektor ini.

Persyaratan tambahan sektor kesehatan

Pasal 184 UU 17/2023 menempatkan rumah sakit sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan perseorangan spesialistik dan/atau subspesialistik serta mewajibkan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Artinya, izin investasi tidak dengan sendirinya memberi hak untuk mulai memberikan seluruh layanan klinis. Struktur modal adalah satu pertanyaan; standar penyelenggaraan dan izin sektor kesehatan adalah pertanyaan lain.

Pasal 185 UU 17/2023 menyatakan rumah sakit dapat diselenggarakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau masyarakat. Rumah sakit yang didirikan masyarakat harus berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang pelayanan kesehatan, dengan pengecualian untuk badan hukum nirlaba. Ketentuan ini perlu diterjemahkan ke maksud dan tujuan PT, KBLI, dokumen korporasi, dan model bisnis yang akan dimasukkan ke OSS.

Dalam praktik, desain investasi harus memperlihatkan dengan jelas badan hukum mana yang menjadi penyelenggara rumah sakit dan siapa yang bertanggung jawab sebagai operator. Struktur yang memisahkan pemilik aset, pemegang izin, dan pengelola tanpa dokumen yang menghubungkannya akan sulit dijelaskan saat verifikasi izin.

Struktur PT PMA untuk Rumah Sakit

Pendirian PT PMA dan modal menurut UU 25/2007

Pasal 5 UU 25/2007 mengatur bahwa penanaman modal asing wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di wilayah Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Dengan demikian, investor asing yang masuk ke pengelolaan rumah sakit perlu menilai apakah transaksi dilakukan melalui pendirian PT PMA, perubahan pemegang saham pada badan hukum yang ada, atau kombinasi dengan perjanjian layanan dan pengelolaan yang tidak memindahkan kepemilikan.

Jangan menjadikan label “PMA rumah sakit” sebagai pengganti pemeriksaan dokumen. Periksa identitas pemegang saham, klasifikasi saham, kewenangan direksi dan komisaris, maksud serta tujuan, KBLI, sumber dana, dan hubungan antara pemilik aset, pemegang izin, dan operator. Anggaran dasar harus konsisten dengan kegiatan rumah sakit yang hanya bergerak pada bidang pelayanan kesehatan sebagaimana syarat sektoralnya.

UU 25/2007 memberi kerangka investasi; ia tidak menggantikan UUPT, aturan OSS, atau aturan kesehatan. Term sheet sebaiknya menyatakan bahwa penyelesaian transaksi bergantung pada verifikasi bidang usaha, persetujuan korporasi, pemenuhan persyaratan dasar, dan penerbitan atau perubahan perizinan yang relevan.

Untuk pemetaan risiko transaksi, investor dapat memperoleh pendampingan hukum investor asing. Fokusnya bukan hanya mendirikan perseroan, tetapi memastikan struktur investasi, izin, dan aktivitas rumah sakit saling konsisten.

Mitra lokal, pengendalian, dan perjanjian pemegang saham

Apakah mitra lokal wajib? Tidak otomatis. Mitra lokal menjadi keharusan hanya jika baris KBLI kegiatan pada Lampiran yang berlaku memuat batas kepemilikan asing atau syarat kemitraan. Jika ada, syarat itu harus diterjemahkan ke komposisi saham, jenis pihak, bentuk kerja sama, dan kewajiban yang dapat dibuktikan dari sumber resmi terbaru.

Perjanjian pemegang saham dapat mengatur reserved matters, pendanaan, pengangkatan manajemen, transfer saham, deadlock, dan perlindungan investor. Namun, perjanjian itu tidak boleh dipakai untuk menghindari aturan wajib tentang badan hukum penyelenggara, tata kelola klinis, izin, atau kompetensi pimpinan rumah sakit. Hak kontraktual harus selaras dengan kewenangan organ perseroan dan dokumen OSS. Jika modelnya melibatkan mitra lokal, pelajari juga struktur joint venture dengan investor asing agar pembagian peran dan dokumen tidak tertukar dengan izin rumah sakit.

Dalam investasi pada rumah sakit yang sudah beroperasi, lakukan due diligence atas izin, status lahan dan bangunan, kerja sama tenaga kesehatan, kontrak pemasok, rekam kepatuhan, dan kewajiban yang dilaporkan. Perubahan pemegang saham tidak otomatis menghapus kewajiban badan hukum yang menerima investasi.

Menyiapkan investasi asing di rumah sakit? Diskusikan struktur PMA Anda via WhatsApp.

Perizinan Berusaha dan Izin Rumah Sakit

Alur OSS berbasis risiko (PP 28/2025)

Pasal 4 PP 28/2025 mewajibkan pelaku usaha memiliki Perizinan Berusaha untuk melakukan kegiatan usaha. Persyaratan dasar, PB, dan bila diperlukan PB UMKU diproses secara elektronik melalui Sistem OSS yang terintegrasi dengan sistem kementerian atau lembaga. PP 28/2025 telah menggantikan PP 5/2021, sehingga checklist lama harus diperbarui.

Untuk PT PMA rumah sakit, alur praktis dimulai dari memastikan data perseroan dan pemegang saham benar, memilih KBLI yang sesuai kegiatan, memeriksa persyaratan dasar, lalu membaca keluaran OSS berdasarkan tingkat risiko dan standar sektor. Jangan menganggap NIB sebagai pengganti seluruh izin rumah sakit. NIB mengidentifikasi pelaku usaha dan menjadi bagian dari perizinan, sedangkan layanan klinis tetap tunduk pada persyaratan sektor kesehatan.

Jika perubahan investor mengubah data pemegang saham, pengendalian, modal, lokasi, kegiatan, atau penanggung jawab, perusahaan perlu memetakan apakah data OSS, dokumen korporasi, dan izin sektoral harus diperbarui. Pasal 219 PP 28/2025 mengatur bahwa PB atau PB UMKU dapat mengalami perluasan atau perubahan untuk pengembangan usaha, termasuk penambahan kapasitas, lokasi, atau kegiatan; penerapannya harus dicocokkan dengan peraturan teknis yang berlaku.

Kewajiban penyelenggaraan RS menurut UU 17/2023

Pasal 186 UU 17/2023 mengatur unsur minimum struktur organisasi rumah sakit dan kualifikasi pimpinan. Bagi investor, ketentuan ini berarti desain governance tidak boleh hanya mengikuti preferensi pemegang saham. Struktur manajemen harus menyediakan fungsi pimpinan, pelayanan medis, keperawatan, penunjang medis dan nonmedis, administrasi, serta operasional sesuai ketentuan sektoral.

Perusahaan juga harus memeriksa standar dan kewajiban pada Permenkes 6/2026, termasuk hal yang terkait klasifikasi, penyelenggaraan, pengawasan, dan perubahan data. Untuk rujukan sektoral, gunakan pusat informasi Permenkes 6/2026. Ringkasnya, investor boleh mendesain pengendalian dan pendanaan, tetapi operator tetap harus memenuhi aturan rumah sakit.

Contoh anonim: sebuah grup kesehatan regional hendak mengambil saham pada PT pengelola rumah sakit swasta. Dalam pemeriksaan awal, struktur term sheet memisahkan pemilik gedung, pemegang izin, dan operator tanpa menjelaskan hubungan pengendali. Tim pendamping meminta matriks entitas, mencocokkan KBLI dan dokumen OSS, lalu menyarankan syarat penutupan berupa verifikasi izin dan tata kelola. Nilai pekerjaannya bukan menjanjikan persetujuan, melainkan menutup celah antara desain investasi dan kewajiban operasional.

Kewajiban Setelah Izin Terbit

LKPM dan pelaporan penanaman modal

Pasal 15 UU 25/2007 mewajibkan setiap penanam modal, antara lain, menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, membuat laporan kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada BKPM, serta mematuhi peraturan perundang-undangan. Untuk PMA rumah sakit, kewajiban ini berjalan berdampingan dengan laporan dan pemutakhiran data sektor kesehatan. Jadwal, format, dan sanksi keterlambatannya dibahas dalam jadwal dan sanksi LKPM PMA.

Perubahan kepemilikan dan kelas rumah sakit

Masuknya pemegang saham asing ke rumah sakit yang sudah ada memerlukan pemeriksaan berlapis: apakah transaksi mengubah pengendalian, apakah bidang usaha memiliki persyaratan tertentu, apakah anggaran dasar dan perjanjian pemegang saham perlu diubah, serta apakah OSS dan izin sektoral perlu diperbarui. Perubahan kelas atau lokasi adalah isu izin rumah sakit yang berbeda dan dibahas dalam izin operasional rumah sakit swasta; perubahan saham tidak otomatis menjawabnya.

Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021, bersama Lampiran yang berlaku, menjadi titik awal untuk membaca perubahan kepemilikan pada bidang usaha dengan persyaratan. Jika terjadi penggabungan, pengambilalihan, atau peleburan, periksa ketentuan khusus mengenai batasan kepemilikan dan perizinan perusahaan yang menerima atau melakukan transaksi. Komposisi saham asing pada term sheet sebaiknya baru dikunci setelah baris KBLI pada Lampiran terbaru diperiksa dan hasilnya didokumentasikan.

Checklist pascatransaksi sebaiknya memuat pembaruan akta dan administrasi perseroan, data pemegang saham, OSS, izin sektor kesehatan, kontrak material, daftar kewajiban LKPM, serta notifikasi kepada pihak yang diwajibkan. Buat tanggal efektif yang konsisten agar tidak ada masa ketika dokumen korporasi dan izin memperlihatkan pengendali yang berbeda.

Ditulis oleh: Integra Law Office, kelompok praktik regulasi kesehatan dan penanaman modal.

Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., Senior Lawyer.

Terakhir diperbarui: 2026-10-30

Integra mendampingi struktur investasi dan perizinan rumah sakit di rezim UU 17/2023. Hubungi layanan hukum regulasi kesehatan Integra Law.

Sumber Hukum

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah investor asing boleh memiliki rumah sakit di Indonesia?

Ya. Rumah sakit tidak termasuk bidang usaha tertutup dalam Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021, sehingga statusnya terbuka dengan persyaratan sesuai lampiran yang berlaku untuk KBLI kegiatannya. Investor asing wajib masuk melalui PT PMA, dan rumah sakitnya tetap memerlukan izin serta pemenuhan standar menurut UU 17/2023.

Di mana memeriksa batas kepemilikan asing rumah sakit?

Mulai dari KBLI kegiatan yang benar, lalu baca Pasal 2 dan Pasal 3 Perpres 10/2021 sebagaimana diubah Perpres 49/2021 serta baris KBLI itu pada Lampiran yang berlaku. Batas kepemilikan dan syarat kemitraan, jika ada, tercantum di sana. Cocokkan hasilnya dengan OSS dan aturan kesehatan terbaru sebelum transaksi.

Apakah mitra lokal selalu wajib untuk PMA rumah sakit?

Tidak otomatis. Mitra lokal menjadi keharusan hanya jika baris KBLI kegiatan pada Lampiran yang berlaku memuat batas kepemilikan asing atau syarat kemitraan. Periksa syarat itu pada sumber resmi, lalu tuangkan hasilnya ke komposisi saham dan perjanjian pemegang saham sebelum term sheet ditandatangani.

Apa yang berubah ketika pemegang saham asing masuk ke rumah sakit yang sudah ada?

Perubahan dapat menyentuh pengendalian, anggaran dasar, data pemegang saham, OSS, izin sektoral, dan kewajiban pelaporan. Periksa juga apakah transaksi merupakan pengambilalihan, penggabungan, atau peleburan yang memiliki aturan tersendiri. Izin dan kewajiban badan hukum lama tidak otomatis hilang karena pemegang saham berubah.

Laporan apa yang perlu diperhatikan PMA rumah sakit setelah izin terbit?

Perusahaan perlu memantau LKPM dan pembaruan data penanaman modal, di samping laporan atau kewajiban sektor kesehatan yang berlaku. Catat bukti penyampaian, realisasi investasi, perubahan pengendalian, kegiatan, lokasi, dan izin. Jadwal serta format harus dicek pada sistem dan aturan terbaru, bukan mengandalkan kalender lama.

Topics
investasi asing rumah sakitPMA rumah sakitkepemilikan asing rumah sakitbidang usaha rumah sakit penanaman modal