Rumah sakit swasta tidak wajib bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasal 67 ayat (3) Perpres 82/2018 menyebut fasilitas kesehatan milik swasta yang memenuhi persyaratan "dapat" menjalin kerja sama, sedangkan fasilitas milik pemerintah yang memenuhi persyaratan wajib bekerja sama (ayat (2)). Bagi rumah sakit yang memilih bergabung, syarat kerjasama rumah sakit dengan BPJS adalah memenuhi persyaratan Pasal 7 huruf b Permenkes 71/2013 sebagaimana diubah, lulus seleksi dan kredensialing (Pasal 9), lalu menandatangani perjanjian kerja sama yang berlaku sekurang-kurangnya satu tahun (Pasal 4 ayat (5)).
Panduan ini untuk direksi yang menimbang agar rumah sakit bekerjasama dengan BPJS: alur kredensialing BPJS Kesehatan, isi perjanjian kerja sama fasilitas kesehatan, serta langkah ketika klaim ditolak atau kerja sama diputus.
Dasar Hukum Kerja Sama Rumah Sakit dengan BPJS
UU BPJS dan Perpres Jaminan Kesehatan
Pasal 11 huruf e UU 24/2011 memberi BPJS wewenang membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas kesehatan. Huruf d memberi wewenang membuat kesepakatan mengenai besar pembayaran fasilitas kesehatan yang mengacu pada standar tarif Pemerintah. Pasal 67 ayat (4) Perpres 82/2018 mensyaratkan kerja sama dibuat dengan perjanjian tertulis, dan ayat (6) menyerahkan persyaratannya kepada Peraturan Menteri, yaitu Permenkes 71/2013 sebagaimana diubah.
Pasal 68 ayat (1) Perpres 82/2018 melarang fasilitas kesehatan yang bekerja sama menarik biaya pelayanan dari peserta selama peserta mendapatkan manfaat sesuai haknya. Selisih biaya karena peserta memilih kelas perawatan yang lebih tinggi diatur sebagai pengecualian dalam Pasal 51. Untuk pelayanan gawat darurat, Pasal 68 ayat (2) melarang penarikan biaya oleh fasilitas kesehatan, baik yang bekerja sama maupun tidak. Rumah sakit perlu menyelaraskan kebijakan kasir, pendaftaran, rekam medis, dan penagihan dengan PKS.
Pasal 92 ayat (3) Perpres 82/2018 mewajibkan FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan membangun sistem pencegahan kecurangan (fraud). Untuk arus pembayaran, Pasal 12 ayat (5) Permenkes 71/2013 mengatur kewajiban BPJS Kesehatan membayar klaim paling lambat 15 hari kerja sejak dokumen klaim diterima lengkap.
Kewajiban rumah sakit melaksanakan program pemerintah dalam Pasal 189 ayat (1) huruf p UU 17/2023, yang menurut Pasal 848 ayat (1) huruf c PP 28/2024 mencakup perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional, bukan kewajiban menandatangani PKS. Pasal 411 ayat (2) UU 17/2023 mewajibkan kepesertaan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, bukan kewajiban rumah sakit swasta menjadi mitra BPJS Kesehatan.
Kaitan dengan izin dan kelas rumah sakit
Kelas rumah sakit memengaruhi kerja sama. Untuk isu kelas, lihat klasifikasi rumah sakit menurut PMK 6/2026. Pasal 72 Perpres 82/2018 sebagaimana diubah mengatur bahwa jika ketidaksesuaian kelas ditemukan saat kredensial atau re-kredensial, BPJS Kesehatan melapor kepada Menteri untuk reviu yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan. Karena Permenkes 6/2026 tentang rumah sakit mengubah aturan klasifikasi, rumah sakit perlu memeriksa status kelas yang berlaku saat mengajukan kerja sama.
Syarat dan Proses Kredensialing
Persyaratan rumah sakit
Pasal 7 huruf b Permenkes 71/2013 sebagaimana diubah menetapkan bahwa rumah sakit harus memiliki:
- Surat Izin Operasional (lihat panduan izin operasional rumah sakit);
- Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit;
- Surat Izin Praktik (SIP) tenaga kesehatan yang berpraktik;
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) badan;
- perjanjian kerja sama dengan jejaring, jika diperlukan;
- sertifikat akreditasi; dan
- surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan Jaminan Kesehatan Nasional.
Item Surat Penetapan Kelas Rumah Sakit berasal dari rezim klasifikasi sebelum PMK 6/2026. Karena itu, jangan menganggap dokumen lama otomatis menggambarkan status kelas saat ini. Cocokkan data kelas, layanan, tempat tidur, tenaga kesehatan, dan izin dengan keadaan operasional serta ketentuan terbaru.
Dokumen syarat kerjasama rumah sakit dengan BPJS sebaiknya disusun dalam satu indeks agar mudah diperiksa dan diperbarui. Sebelum mengirim permohonan, lakukan audit internal: pastikan nama badan hukum, masa berlaku izin dan akreditasi, data tempat tidur, SDM, serta sarana konsisten. Temuan kecil lebih mudah diperbaiki sebelum kredensialing dimulai.
Kredensialing dan rekredensialing
- Persiapan persyaratan. Rumah sakit menyiapkan dokumen Pasal 7 huruf b, data layanan, SDM, sarana, dan bukti sistem administrasi. Tetapkan satu pemilik data agar jawaban kepada BPJS Kesehatan konsisten.
- Seleksi dan kredensialing. Pasal 9 ayat (1) Permenkes 71/2013 sebagaimana diubah menetapkan kriteria teknis: sumber daya manusia, kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Siapkan pendamping yang memahami dokumen dan dapat menjelaskan alur pelayanan.
- PKS tertulis. Pasal 67 ayat (4) Perpres 82/2018 mensyaratkan perjanjian tertulis, dan Pasal 4 ayat (5) Permenkes 71/2013 menetapkan PKS berlaku sekurang-kurangnya satu tahun serta dapat diperpanjang atas kesepakatan bersama. Jangan menjalankan pola layanan hanya berdasarkan email, notulen, atau kebiasaan tanpa membaca naskah final.
- Rekredensialing. Menurut Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3), perpanjangan kerja sama dilakukan setelah rekredensialing, yang dilaksanakan paling lambat tiga bulan sebelum PKS berakhir. Kumpulkan perubahan izin, akreditasi, kelas, layanan, tenaga, indikator mutu, serta riwayat klaim lebih awal.
- Keberatan. Pasal 11 ayat (1) memungkinkan fasilitas kesehatan mengajukan keberatan atas hasil kredensialing atau rekredensialing kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi.
Dalam proses tersebut, minta daftar kekurangan secara tertulis. Jika ada perbedaan antara hasil kunjungan dan data rumah sakit, buat matriks temuan, dokumen pendukung, penanggung jawab, tindakan koreksi, dan batas waktu.
Diskusikan via WhatsApp 6285235347751.
Isi Perjanjian Kerja Sama yang Perlu Dicermati
Pembayaran klaim dan tarif
- Klaim dan tarif: definisi layanan yang dapat ditagihkan, tarif, dokumen pendukung, batas waktu pengajuan, alasan klaim dikembalikan, dan mekanisme koreksi.
- Pembayaran: hubungan antara dokumen lengkap, verifikasi, dan batas 15 hari kerja dalam Pasal 12 ayat (5) Permenkes 71/2013; tentukan kanal penyampaian bukti dan siapa yang menerima pemberitahuan kekurangan.
Jangka waktu dan evaluasi
- Durasi: masa berlaku sekurang-kurangnya satu tahun (Pasal 4 ayat (5)), tanggal mulai, tanggal berakhir, dan mekanisme perpanjangan setelah rekredensialing.
- Evaluasi: indikator mutu, jadwal evaluasi, hak meminta data, dampak hasil evaluasi, serta kesempatan rumah sakit memberi klarifikasi.
- Penghentian: peristiwa yang dapat memicu penghentian, pemberitahuan, masa perbaikan, pengaturan pasien yang sedang dirawat, dan penyelesaian klaim yang masih berjalan. Jangan menyimpulkan alasan penghentian di luar teks PKS.
- Forum sengketa: urutan keberatan, negosiasi, mediasi atau forum lain yang disepakati, pejabat yang berwenang, hukum yang berlaku, dan pembagian biaya.
Perpres 59/2024 menetapkan 30 Juni 2025 sebagai batas umum penerapan KRIS menyeluruh bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (Pasal 103B ayat (1)), dengan pengecualian ruang perawatan tertentu dalam Pasal 46A ayat (2). Karena tanggal tersebut telah lewat, mintalah konfirmasi atas peraturan pelaksana dan instruksi kontraktual yang digunakan dalam PKS.
Sengketa Klaim dan Pemutusan Kerja Sama
Klaim ditolak atau tertunda
Untuk klaim yang ditolak, minta alasan dan daftar dokumen yang dianggap tidak lengkap atau tidak sesuai. Bandingkan alasan itu dengan definisi layanan, alur verifikasi, batas waktu, dan lampiran PKS. Susun keberatan berdasarkan nomor klaim, tanggal layanan, bukti medis, dokumen administrasi, dan permintaan pemulihan yang jelas. Pisahkan sengketa data dari sengketa penafsiran tarif.
Pemutusan kerja sama
Jika PKS akan dihentikan, minta dasar penghentian, tanggal efektif, kewajiban pemberitahuan, kesempatan memperbaiki, dan nasib klaim yang belum selesai. Pasal 11 huruf e UU 24/2011 dan Pasal 12 ayat (4) huruf a Permenkes 71/2013 menyebut kewenangan membuat atau menghentikan kontrak. Alasan konkret tetap harus dibaca dari PKS dan dokumen pelaksananya, bukan diciptakan dari daftar umum.
Kirim keberatan kepada pejabat yang ditentukan dalam PKS. Simpan bukti penerimaan, tenggat jawaban, dan seluruh korespondensi. Bila sengketa tidak selesai, mintalah pendapat hukum mengenai wanprestasi, pemulihan layanan, tagihan, atau gugatan. Pasal 1266 dan Pasal 1338 KUHPerdata perlu dibaca hati-hati: pada prinsipnya pembatalan karena wanprestasi dimintakan kepada pengadilan, kecuali para pihak mengaturnya lain dalam PKS.
Dalam satu pendampingan dengan identitas klien dirahasiakan, manajemen rumah sakit swasta menemukan dokumen izin, data tempat tidur, dan matriks layanan memakai istilah berbeda. Tim menyatukan sumber data, memetakan klausul klaim dan evaluasi, lalu menyiapkan pertanyaan kredensialing sebelum rapat dengan BPJS Kesehatan.
Sebelum mengajukan atau memperpanjang kerja sama, tunjuk pemilik dokumen dan kalender kepatuhan untuk izin, akreditasi, dan PKS. Negosiasikan definisi klaim, pembayaran, evaluasi, penghentian, dan forum sengketa sebelum tanda tangan. Jika rumah sakit menghadapi penolakan klaim, rencana penghentian, atau perbedaan data kredensialing, periksa PKS, dokumen pendukung, dan panduan kepatuhan Permenkes 6/2026 untuk rumah sakit sebelum mengirim keberatan.
Ditulis oleh: SEO Writer, Integra Law Office
Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H., Senior Lawyer — Advokat dan konsultan hukum Indonesia
Terakhir diperbarui: 2026-11-04
Pelajari layanan hukum regulasi kesehatan Integra Law dan siapkan PKS, daftar izin, serta ringkasan masalah.
Sumber Hukum
- Perpres 82/2018 sebagaimana diubah, Pasal 51, Pasal 67 ayat (2), (3), (4), dan (6), Pasal 68 ayat (1) dan (2), Pasal 72, dan Pasal 92 ayat (3).
- Perpres 59/2024, Pasal 46A ayat (2) dan Pasal 103B ayat (1).
- UU 24/2011, Pasal 11 huruf d dan huruf e.
- Permenkes 71/2013 sebagaimana diubah, Pasal 4 ayat (5), Pasal 7 huruf b, Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan (3), Pasal 11 ayat (1), serta Pasal 12 ayat (4) huruf a dan ayat (5).
- UU 17/2023, Pasal 189 ayat (1) huruf p dan Pasal 411 ayat (2).
- PP 28/2024, Pasal 848 ayat (1) huruf c.
- PMK 6/2026, untuk status klasifikasi rumah sakit.
- KUHPerdata, Pasal 1266 dan Pasal 1338.
Pertanyaan yang sering diajukan
Apakah rumah sakit swasta wajib kerja sama dengan BPJS?
Tidak. Pasal 67 ayat (3) Perpres 82/2018 menyebut rumah sakit swasta yang memenuhi persyaratan dapat bekerja sama; kewajiban pada ayat (2) berlaku untuk fasilitas milik pemerintah. Rumah sakit yang memilih bekerja sama harus memenuhi Pasal 7 huruf b Permenkes 71/2013, lulus kredensialing (Pasal 9), dan menandatangani PKS minimal satu tahun (Pasal 4 ayat (5)).
Kapan rekredensialing rumah sakit dengan BPJS dilakukan?
Pasal 10 ayat (3) Permenkes 71/2013 menetapkan rekredensialing paling lambat tiga bulan sebelum PKS berakhir, dan ayat (1) menjadikannya syarat perpanjangan. Siapkan perubahan izin, akreditasi, kelas, layanan, tenaga, dan riwayat klaim lebih awal. Keberatan atas hasilnya diajukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi sesuai Pasal 11 ayat (1).
Bolehkah rumah sakit menarik biaya dari peserta JKN?
Tidak untuk layanan yang sesuai hak peserta: Pasal 68 ayat (1) Perpres 82/2018 melarangnya, dan ayat (2) melarang penarikan biaya pada pelayanan gawat darurat. Pengecualiannya adalah selisih biaya ketika peserta memilih naik kelas perawatan sesuai Pasal 51. Rumah sakit harus menjelaskan dasar, persetujuan, dan perhitungannya secara transparan.
Bisakah rumah sakit menggugat pemutusan kerja sama BPJS?
Langkahnya bergantung pada PKS dan dokumen penghentian. Rumah sakit perlu meminta dasar, memeriksa pemberitahuan dan masa perbaikan, lalu menempuh keberatan sesuai forum kontrak. Pasal 1266 dan Pasal 1338 KUHPerdata perlu dibaca hati-hati; pembatalan karena wanprestasi pada prinsipnya dimintakan kepada pengadilan, kecuali PKS mengatur lain.
