Integra Law Office
Insights

Kewajiban Rumah Sakit Menurut UU 17/2023 dan PMK 6/2026, Beserta Sanksinya

7 November 20268 min readIntegra Law Office

Kewajiban rumah sakit kini diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2023 (20 kewajiban, huruf a–t) dan dirinci dalam PP No. 28 Tahun 2024 Pasal 833–852 serta PMK No. 6 Tahun 2026 Pasal 36. Permenkes 4/2018 sudah dicabut oleh PMK 6/2026 Pasal 84 huruf o. Pelanggaran dikenai sanksi administratif yang umumnya berjenjang, dari teguran lisan sampai pencabutan perizinan berusaha, tetapi dapat dijatuhkan tanpa tahapan bila pelanggaran menimbulkan akibat berat seperti kematian pasien (PMK 6/2026 Pasal 79–80).

Panduan ini untuk direksi, komite, dan bagian hukum rumah sakit yang memperbarui SOP dan hospital by-laws.

Mengapa Daftar Kewajiban Rumah Sakit Berubah

Rujukan lama kewajiban rumah sakit, UU 44/2009 dan Permenkes 4/2018, tidak berlaku lagi. UU 17/2023 Pasal 454 huruf e mencabut UU 44/2009, dan PMK 6/2026 Pasal 84 huruf o mencabut Permenkes 4/2018.

Dokumen internal yang masih menyebut Permenkes 4/2018 perlu diganti rujukannya. PMK 6/2026 berlaku sejak diundangkan, 12 Juni 2026 (Pasal 85). Klasifikasi dan masa transisi rumah sakit dibahas dalam ringkasan Permenkes 6/2026; artikel ini berfokus pada daftar kewajiban dan sanksinya.

Kewajiban Rumah Sakit dalam UU 17/2023

Kewajiban rumah sakit menurut UU 17 tahun 2023 tercantum dalam Pasal 189 ayat (1) sebagai daftar tertutup 20 butir. Daftar yang sama diulang dalam PP 28/2024 Pasal 833 dan PMK 6/2026 Pasal 36 ayat (1), lalu dirinci dalam PP 28/2024 Pasal 834–852. Tanda "—" di tabel berarti artikel ini tidak memetakan pasal pelaksana khusus; butir itu tetap wajib.

Kewajiban pelayanan

HurufKewajiban (Pasal 189 ayat (1))Rincian PP 28/2024
aInformasi yang benar tentang pelayanan rumah sakit kepada masyarakatPasal 834: informasi umum, pelaksanaan, dan kinerja pelayanan
bPelayanan yang aman, bermutu, antidiskriminatif, dan efektifPasal 835: standar mutu, keselamatan pasien, indikator nasional mutu
cPelayanan gawat darurat sesuai kemampuan pelayananPasal 836: triase dan tindakan penyelamatan nyawa
dBerperan aktif dalam pelayanan pada bencana—
eSarana dan pelayanan bagi masyarakat tidak mampu—
fMelaksanakan fungsi sosial—
gMembuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayananPasal 839: SPO, penugasan klinis, peningkatan mutu internal dan eksternal
hMenyelenggarakan rekam medis—
iSarana dan prasarana umum yang layak—
jMelaksanakan sistem rujukan—
kMenolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi, etika, dan peraturan—

PP 28/2024 Pasal 836 ayat (2) melarang rumah sakit menolak pasien gawat darurat dan/atau meminta uang muka, serta mendahulukan urusan administratif sehingga pelayanan tertunda. Rekam medis (huruf h) dibahas dalam ulasan kewajiban rekam medis elektronik rumah sakit.

Kewajiban tata kelola dan pelaporan

HurufKewajiban (Pasal 189 ayat (1))Rincian PP 28/2024
lInformasi yang benar tentang hak dan kewajiban pasienPasal 844: tertulis dan/atau lisan
mMenghormati dan melindungi hak pasien— (lihat Pasal 276 UU 17/2023)
nMelaksanakan etika rumah sakitPasal 846: panduan etik; dapat membentuk komite etik dan/atau hukum
oSistem pencegahan kecelakaan dan penanggulangan bencanaPasal 847 ayat (2): antara lain kebakaran, radiasi, dan B3
pMelaksanakan program pemerintahPasal 848: antara lain perbaikan pengelolaan jaminan kesehatan nasional; dilaporkan melalui SIRS
qDaftar tenaga medis dan tenaga kesehatanPasal 849 ayat (2): nama, nomor STR dan SIP, jadwal praktik
rMenyusun dan melaksanakan peraturan internal rumah sakit—
sMelindungi dan memberi bantuan hukum bagi petugas rumah sakitPasal 851: termasuk alokasi anggaran untuk proses hukum dan ganti rugi
tSeluruh lingkungan rumah sakit sebagai kawasan tanpa rokok—

Di luar daftar itu, Pasal 190 UU 17/2023 mewajibkan rumah sakit menerapkan Sistem Informasi Kesehatan Rumah Sakit yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional. Butir tata kelola ini juga diperiksa dalam perizinan; prosesnya dibahas dalam ulasan izin operasional rumah sakit swasta.

Hak Pasien yang Wajib Dipenuhi

Kewajiban rumah sakit terhadap pasien (huruf l dan m) diukur dari hak pasien. Pasal 276 UU 17/2023 memberi pasien tujuh hak:

  1. informasi mengenai kesehatan dirinya;
  2. penjelasan yang memadai mengenai pelayanan yang diterimanya;
  3. pelayanan sesuai kebutuhan medis, standar profesi, dan bermutu;
  4. menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah;
  5. akses terhadap informasi dalam rekam medis;
  6. pendapat tenaga medis atau tenaga kesehatan lain; dan
  7. hak lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Prosedur hak huruf d dibahas dalam ulasan persetujuan tindakan kedokteran. Pasien juga berkewajiban (Pasal 277) memberi informasi yang lengkap dan jujur, mematuhi nasihat tenaga medis dan tenaga kesehatan, mematuhi ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan, dan membayar imbalan jasa.

Hak pasien di rumah sakit juga menentukan tanggung jawab hukum. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum bila pasien dan/atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibat kematian setelah ada penjelasan medis yang komprehensif (Pasal 192 ayat (1)). Pasal 193 membuat rumah sakit bertanggung jawab atas kerugian akibat kelalaian sumber daya manusia kesehatannya. Bila keluhan berkembang menjadi sengketa medis rumah sakit, dokumentasi penjelasan menjadi penting.

Perlu audit kewajiban RS sebelum perpanjangan izin atau akreditasi? Hubungi kami via WhatsApp.

Kewajiban Tambahan dalam PMK 6/2026

PMK 6/2026 Pasal 36 mengulang 20 kewajiban Pasal 189 dan menegaskan pelaksanaannya sesuai peraturan perundang-undangan. PMK juga memuat tiga kewajiban lain yang disebut langsung dalam pasal sanksi:

  • Pasal 67 ayat (1): peningkatan mutu internal dan eksternal.
  • Pasal 73 ayat (1): laporan keuangan teraudit kepada Kementerian Kesehatan setiap tahun atau sewaktu-waktu.
  • Pasal 74 ayat (1): pencatatan dan pelaporan dalam sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional.

Status kelas dan mutu eksternal dibahas dalam ulasan akreditasi dan reklasifikasi rumah sakit.

Masa penyesuaian. Ada dua tenggat dengan tanggal dasar berbeda. PP 28/2024 Pasal 1168 huruf a memberi paling lama 1 tahun sejak PP itu diundangkan pada 26 Juli 2024 untuk menyesuaikan dengan PP 28/2024. PMK 6/2026 Pasal 83 huruf a memberi paling lama 2 tahun sejak PMK diundangkan pada 12 Juni 2026 untuk menyesuaikan dengan PMK; huruf b memberi 4 tahun bagi rumah sakit kelas D pratama yang sudah berizin sebelum PMK berlaku. Kedua tenggat dicatat terpisah; artikel ini tidak menilai apakah rumah sakit tertentu sudah atau belum memenuhinya.

Sanksi Jika Kewajiban Dilanggar

Pasal 189 ayat (2) UU 17/2023 menyatakan pelanggaran kewajiban dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan. Sanksi rumah sakit tidak memenuhi kewajiban dirinci dalam dua peraturan pelaksana.

Sanksi berjenjang

PP 28/2024 Pasal 853 mengatur sanksi atas pelanggaran Pasal 833–852: teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, dan/atau pencabutan perizinan berusaha, oleh Pemerintah Pusat atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya.

PMK 6/2026 Pasal 79 ayat (1) menambahkan tahap penyesuaian atau pencabutan status akreditasi, untuk pelanggaran Pasal 36 ayat (1), 67 ayat (1), 73 ayat (1), dan 74 ayat (1). Karena Pasal 36 ayat (1) memuat seluruh 20 kewajiban, menurut pembacaan kami semua kewajiban itu terjangkau tangga sanksi PMK; ini tafsiran, bukan bunyi pasal. Sanksi dijatuhkan Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. Tahapannya:

  1. Teguran lisan: pelanggaran pertama, paling banyak 1 kali.
  2. Teguran tertulis: pelanggaran berulang atau tidak patuh setelah teguran lisan, paling banyak 2 kali. Ayat (7): "Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dapat berupa perubahan pimpinan Rumah Sakit."
  3. Denda administratif: besarannya ditetapkan Menteri, paling banyak 1 kali untuk 1 jenis pelanggaran yang sama.
  4. Penyesuaian atau pencabutan status akreditasi. Rumah sakit yang belum terakreditasi langsung dikenai pencabutan perizinan berusaha (ayat (12)).
  5. Pencabutan perizinan berusaha.

Pelanggaran diketahui dari pengaduan tertulis, pemberitaan media yang dapat ditelusuri, atau monitoring dan evaluasi (Pasal 81) dan ditangani tim panel ad hoc (Pasal 82).

Sanksi tanpa tahapan

Pasal 80 mengecualikan tangga di atas: sanksi dikenakan secara tidak berjenjang bila pelanggaran terbukti menimbulkan kematian pasien; kecacatan atau kerusakan organ permanen; kerugian berdampak luas; penyimpangan keuangan; kegagalan manajerial yang berdampak pada perizinan atau keselamatan; atau keterlibatan pimpinan rumah sakit dalam tindak pidana yang berkekuatan hukum tetap.

Checklist kepatuhan untuk direksi

  1. Petakan huruf a–t Pasal 189 ke pemilik proses dan bukti pelaksanaannya.
  2. Ganti rujukan Permenkes 4/2018 dan UU 44/2009 dalam SOP dan hospital by-laws.
  3. Uji pelayanan gawat darurat: tanpa penolakan, uang muka, atau penundaan administratif.
  4. Pastikan laporan keuangan teraudit dan pelaporan berjalan.
  5. Catat kedua masa penyesuaian beserta tanggal dasarnya.

Pengalaman Integra Healthcare Case Group. Dalam penyusunan regulasi internal dan audit kepatuhan pra-akreditasi rumah sakit, kami sering menemukan dokumen internal yang masih merujuk Permenkes 4/2018. Pemetaan per huruf Pasal 189 menunjukkan butir yang belum memiliki pemilik proses. Identitas klien tidak dipublikasikan.

Untuk daftar periksa yang mengikuti struktur PMK, gunakan panduan kepatuhan Permenkes 6/2026 untuk rumah sakit.

Integra Healthcare Case Group membantu RS menyusun regulasi internal dan program kepatuhan. Pelajari layanan hukum regulasi kesehatan kami.

Sumber Hukum:

  • UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan: Pasal 189, 190, 192, 193, 276, 277, 454.
  • PP No. 28 Tahun 2024: Pasal 833–836, 839, 844, 846–849, 851, 853, 1168.
  • PMK No. 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit: Pasal 36, 67, 73, 74, 79–85.

Ditulis oleh: Integra Law Office · Ditinjau oleh: Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H. (Senior Lawyer) · Terakhir diperbarui: 4 November 2026

Penafian: Artikel ini hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat hukum.

FAQ

Pertanyaan yang sering diajukan

Apa saja kewajiban rumah sakit menurut UU 17/2023?

Kewajiban rumah sakit diatur dalam Pasal 189 ayat (1) UU 17/2023 (20 kewajiban, huruf a–t) dan dirinci dalam PP 28/2024 Pasal 833–852 serta PMK 6/2026 Pasal 36. Permenkes 4/2018 sudah dicabut (PMK 6/2026 Pasal 84 huruf o). Sanksinya umumnya berjenjang, tetapi dapat dijatuhkan tanpa tahapan bila berakibat berat seperti kematian pasien (Pasal 79–80).

Apakah Permenkes 4/2018 masih berlaku?

Tidak. PMK 6/2026 Pasal 84 huruf o mencabut Permenkes 4/2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien, dan PMK itu berlaku sejak 12 Juni 2026. Kewajiban rumah sakit kini merujuk Pasal 189 UU 17/2023, PP 28/2024, dan PMK 6/2026, sedangkan kewajiban pasien merujuk Pasal 277 UU 17/2023.

Apa saja hak pasien di rumah sakit?

Pasal 276 UU 17/2023 memberi tujuh hak: informasi kesehatan dirinya, penjelasan memadai, pelayanan sesuai kebutuhan medis dan standar profesi, menolak atau menyetujui tindakan medis, akses informasi rekam medis, pendapat tenaga medis lain, dan hak lain sesuai peraturan. Hak menolak tidak berlaku untuk pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau wabah.

Siapa yang menjatuhkan sanksi kepada rumah sakit?

Menurut PMK 6/2026 Pasal 79, sanksi dijatuhkan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan. PP 28/2024 Pasal 853 ayat (2) menyebut Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pelanggaran dapat diketahui dari pengaduan tertulis, pemberitaan media, atau monitoring dan evaluasi.

Apakah sanksi rumah sakit selalu bertahap?

Tidak selalu. Umumnya sanksi berjenjang dari teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penyesuaian atau pencabutan akreditasi, sampai pencabutan perizinan berusaha. Namun PMK 6/2026 Pasal 80 memungkinkan sanksi tanpa tahapan bila pelanggaran terbukti menimbulkan kematian pasien, cacat permanen, kerugian luas, penyimpangan keuangan, kegagalan manajerial, atau pimpinan terpidana.

Topics
kewajiban rumah sakitkewajiban rumah sakit menurut UU 17 tahun 2023kewajiban rumah sakit terhadap pasienhak pasien di rumah sakit