Audit Kepatuhan
Review menyeluruh atas kepatuhan perizinan, ketenagakerjaan, pajak, dan regulasi sektoral perusahaan Anda.
Surabaya · Jawa Timur · Indonesia
Pengacara Compliance Surabaya — Kepatuhan Hukum, Audit Legal, dan Anti-Korupsi
Integra Law Office membantu perusahaan di Surabaya membangun dan menjaga kepatuhan hukum — dari audit kepatuhan menyeluruh, penyusunan kebijakan anti-korupsi, hingga review regulasi sektoral. Kami memastikan bisnis Anda beroperasi dalam koridor hukum.
Kepatuhan bukan pilihan — itu keharusan bisnis.
Lanskap regulasi di Indonesia terus berkembang — perubahan peraturan perpajakan, ketenagakerjaan, perizinan, dan sektoral terjadi sepanjang tahun. Bagi perusahaan di Surabaya yang beroperasi di sektor manufaktur, perdagangan, dan jasa, kepatuhan terhadap semua lapisan regulasi ini adalah keharusan operasional.
Pelanggaran kepatuhan dapat berakibat serius: denda administratif, pencabutan izin usaha, tuntutan pidana terhadap direksi, hingga kerugian reputasi yang sulit dipulihkan. Program compliance yang terstruktur bukan hanya melindungi dari risiko hukum — ia juga meningkatkan kepercayaan investor, mitra bisnis, dan regulator.
Kami telah membantu berbagai perusahaan di Jawa Timur membangun program kepatuhan yang terintegrasi dengan operasional bisnis mereka — bukan sekadar manual kebijakan yang tidak pernah diimplementasikan.
Kapan perusahaan membutuhkan pengacara compliance.
Menerima pemeriksaan dari DJP, Disnaker, DLH, OJK, atau regulator sektoral lainnya.
Ingin membangun atau memperkuat program anti-korupsi dan gratifikasi.
Memerlukan audit kepatuhan atas perizinan OSS, ketenagakerjaan, dan regulasi sektoral.
Berencana IPO atau menerima investasi institusional yang memerlukan standar governance tinggi.
Membutuhkan penyusunan atau pembaruan SOP internal, code of conduct, dan kebijakan whistle-blowing.
Beroperasi di sektor yang diawasi ketat — perbankan, farmasi, pertambangan — dan memerlukan kepatuhan berkelanjutan.
Kerangka hukum kepatuhan perusahaan di Indonesia.
UU 31/1999 jo. UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur tanggung jawab perusahaan atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh karyawan dan pejabatnya. Perusahaan dapat dikenakan denda dan pencabutan izin usaha. Program compliance yang efektif dapat menjadi pembelaan (compliance defense) dalam kasus tertentu.
POJK 40/2019 tentang Penerapan Anti Penyuapan dan Anti Korupsi di Sektor Keuangan mewajibkan perusahaan sektor keuangan memiliki kebijakan anti-korupsi. Meskipun berlaku langsung untuk sektor keuangan, standar ini menjadi benchmark untuk perusahaan di sektor lain.
Cara kami membangun program kepatuhan.
Kami memulai dengan compliance gap analysis — memetakan semua kewajiban hukum yang berlaku bagi perusahaan klien, mengidentifikasi celah kepatuhan, dan memprioritaskan tindakan perbaikan. Dari situ, kami menyusun program kepatuhan yang terintegrasi dengan operasional bisnis.
Program kami mencakup penyusunan kebijakan, pelatihan tim internal, mekanisme monitoring, dan audit berkala. Kami tidak hanya membuat dokumen — kami memastikan kepatuhan benar-benar diterapkan.
Layanan Compliance
Program Anti-Korupsi
Penyusunan kebijakan anti-gratifikasi, SOP pemberian dan penerimaan hadiah, dan mekanisme pelaporan.
Code of Conduct & SOP
Penyusunan standar perilaku perusahaan, SOP konflik kepentingan, dan kebijakan whistle-blowing.
Compliance Training
Pelatihan kepatuhan untuk tim internal — anti-korupsi, pengelolaan kontrak, dan kesadaran hukum.
Compliance Monitoring
Review kepatuhan berkala (quarterly atau semester) untuk memastikan program tetap relevan dengan perubahan regulasi.
Pertanyaan Umum
Apakah semua perusahaan wajib memiliki program compliance?
Secara hukum, tidak semua perusahaan secara eksplisit diwajibkan memiliki program compliance formal. Namun, setiap perusahaan wajib mematuhi seluruh regulasi yang berlaku. Program compliance membantu memastikan kepatuhan secara sistematis dan terdokumentasi — yang menjadi pembelaan jika terjadi masalah hukum.
Berapa biaya program compliance?
Biaya tergantung skala perusahaan dan kompleksitas regulasi sektoral. Kami menawarkan paket mulai dari compliance gap analysis (Rp10-25 juta) hingga program kepatuhan komprehensif dengan monitoring berkelanjutan.
Layanan Terkait
Pengacara Korporasi Surabaya — Pendamping Hukum Perusahaan untuk Setiap Tahap Bisnis
Pengacara korporasi berpengalaman di Surabaya. Pendampingan pendirian PT, tata kelola, RUPS, kepatuhan regulasi, dan penyelesaian sengketa korporasi di Jawa Timur.
Selengkapnya
Konsultan Hukum Bisnis Surabaya — Pendamping Hukum Strategis untuk Pertumbuhan Usaha
Konsultan hukum bisnis di Surabaya untuk UMKM, korporasi, dan investor. Pendampingan kepatuhan, kontrak, perizinan, dan advisory hukum berkelanjutan di Jawa Timur.
Selengkapnya
Pengacara Perusahaan Surabaya — Pendamping Hukum Operasional untuk Bisnis Anda
Pengacara perusahaan di Surabaya untuk retainer hukum, corporate secretarial, RUPS, perizinan usaha, dan pendampingan operasional bisnis sehari-hari di Jawa Timur.
Selengkapnya
Legal Due Diligence Surabaya — Audit Hukum Menyeluruh untuk Transaksi dan Kepatuhan
Legal due diligence di Surabaya untuk transaksi M&A, investasi, dan audit internal. Review korporasi, perizinan, kontrak, litigasi, dan kepatuhan perusahaan di Jawa Timur.
Selengkapnya
Permintaan konsultasi kepatuhan.
Ceritakan kebutuhan kepatuhan perusahaan Anda. Partner senior kami akan merespons dalam satu hari kerja.