Perizinan Pabrik
AMDAL, UKL-UPL, izin industri, dan perizinan lingkungan untuk pabrik baru dan ekspansi.
Integra Law Office mendampingi perusahaan manufaktur di Surabaya dalam seluruh aspek hukum industri — perizinan pabrik, ketenagakerjaan, kontrak pasokan, kepatuhan lingkungan, dan sengketa bisnis. Kami memahami dinamika sektor manufaktur Jawa Timur.
Jawa Timur adalah salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia, dengan sektor ini menyumbang 31,32% PDRB regional. Kawasan industri di Rungkut, Margomulyo, dan Jabon menampung ribuan pabrik — makanan, kimia, logam, tekstil, dan elektronik — yang menghadapi tantangan hukum yang kompleks dan terus berubah.
Perusahaan manufaktur menghadapi multiple layers regulasi: perizinan lingkungan (UKL-UPL, AMDAL), keselamatan dan kesehatan kerja, ketenagakerjaan, perizinan industri, dan standar produk. Kegagalan mematuhi salah satu lapisan dapat mengakibatkan penghentian operasi, denda, atau tuntutan pidana.
Memerlukan perizinan pabrik baru atau perluasan — AMDAL, UKL-UPL, izin industri.
Menghadapi pemeriksaan dari DLH, Disnaker, atau instansi teknis lainnya.
Sengketa dengan pemasok bahan baku atau distributor produk.
Memerlukan review dan penyusunan kontrak pasokan, jasa, dan distribusi.
Isu ketenagakerjaan — PHK massal, serikat pekerja, atau audit K3.
Industri manufaktur di Indonesia diatur oleh berbagai peraturan — UU 3/2014 tentang Perindustrian, UU 32/2009 tentang Lingkungan Hidup, UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan, dan PP 5/2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Setiap lapisan regulasi memiliki persyaratan dan sanksi tersendiri.
Kami telah mendampingi berbagai perusahaan manufaktur di Surabaya — dari pabrik makanan dan kimia hingga logam dan elektronik. Kami memahami operasional pabrik dan merancang solusi hukum yang tidak mengganggu produksi.
AMDAL, UKL-UPL, izin industri, dan perizinan lingkungan untuk pabrik baru dan ekspansi.
PKWTT/PKWT, company regulation, PHK, dan penanganan serikat pekerja.
Review dan penyusunan kontrak pembelian bahan baku, jasa produksi, dan distribusi.
Audit kepatuhan lingkungan dan persyaratan pelaporan berkala.
Tidak. Kewajiban AMDAL tergantung pada jenis dan skala industri. Pabrik kecil dan menengah mungkin hanya memerlukan UKL-UPL. Namun, untuk industri besar atau yang berisiko tinggi terhadap lingkungan, AMDAL wajib diperoleh sebelum operasi dimulai.
Pengacara korporasi berpengalaman di Surabaya. Pendampingan pendirian PT, tata kelola, RUPS, kepatuhan regulasi, dan penyelesaian sengketa korporasi di Jawa Timur.
Konsultan hukum bisnis di Surabaya untuk UMKM, korporasi, dan investor. Pendampingan kepatuhan, kontrak, perizinan, dan advisory hukum berkelanjutan di Jawa Timur.
Pengacara perusahaan di Surabaya untuk retainer hukum, corporate secretarial, RUPS, perizinan usaha, dan pendampingan operasional bisnis sehari-hari di Jawa Timur.
Pengacara ekspor impor di Surabaya. Hukum perdagangan internasional, perizinan ekspor impor, bea cukai, dan sengketa perdagangan untuk importir dan eksportir di Jawa Timur.
Ceritakan kebutuhan hukum perusahaan manufaktur Anda. Partner senior kami akan merespons dalam satu hari kerja.