Pendirian PT dan PMA
Penyusunan akta pendirian, anggaran dasar, dan pendaftaran AHU untuk PT domestik maupun penanaman modal asing (PMA) di Surabaya.
Surabaya · Jawa Timur · Indonesia
Pengacara Korporasi Surabaya — Pendamping Hukum Perusahaan untuk Setiap Tahap Bisnis
Integra Law Office mendampingi perusahaan di Surabaya dan Jawa Timur dalam setiap aspek hukum korporasi — dari pendirian PT dan penyusunan anggaran dasar hingga tata kelola dewan, RUPS, kepatuhan regulasi, dan penyelesaian sengketa pemegang saham. Setiap klien dilayani langsung oleh partner senior.
Hukum korporasi yang berakar di Surabaya.
Surabaya adalah pusat perdagangan dan industri terbesar di Jawa Timur — kota dengan PDRB regional Rp3,403 triliun pada 2025, didominasi sektor manufaktur (31,32%) dan perdagangan. Ribuan PT beroperasi di kawasan industri Rungkut, Margomulyo, dan Jabon, menghadapi kompleksitas hukum korporasi yang terus bertambah seiring pertumbuhan bisnis.
Hukum perusahaan Indonesia — terutama UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU 6/2023 tentang Cipta Kerja — menetapkan kerangka yang ketat untuk pendirian, perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian direksi-komisaris, serta pelaksanaan RUPS. Di Surabaya, praktik notarial dan pendaftaran di AHU Online memiliki dinamika tersendiri yang hanya dipahami oleh pengacara yang beroperasi secara langsung di kota ini.
Kami telah bertahun-tahun mendampingi perusahaan manufaktur, perdagangan, jasa, dan BUMN di Jawa Timur dalam urusan korporasi — bukan sekadar administratif, tetapi strategis: memastikan struktur perusahaan mendukung rencana bisnis, bukan menghalanginya.
Kapan Anda membutuhkan pengacara korporasi.
Mendirikan PT baru atau mendirikan cabang perusahaan asing (PMA) di Surabaya dan memerlukan akta pendirian yang benar sejak awal.
Melakukan perubahan anggaran dasar, penambahan modal, atau perubahan susunan direksi dan komisaris melalui RUPS.
Menghadapi konflik antar pemegang saham mengenai kontrol perusahaan, dividen, atau hak suara.
Memerlukan penyusunan perjanjian pemegang saham (shareholder agreement) untuk melindungi hak minoritas atau mengatur mekanisme exit.
Ditugaskan oleh dewan direksi untuk melakukan corporate governance review atau audit kepatuhan internal.
Menerima somasi atau gugatan terkait tanggung jawab direksi atau komisaris atas keputusan korporasi.
Merencanakan restrukturisasi grup usaha — merger, pemisahan, atau penggabungan entitas — yang memerlukan persetujuan RUPS dan pendaftaran AHU.
Bagaimana hukum Indonesia mengatur korporasi.
UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas adalah undang-undang utama yang mengatur pendirian, pengurusan, dan pembubaran PT di Indonesia. Undang-undang ini mengatur kewajiban RUPS, tanggung jawab direksi dan komisaris, serta perlindungan pemegang saham minoritas. Setiap perubahan anggaran dasar, penambahan modal, dan perubahan organ perusahaan wajib dilakukan melalui akta notaris dan didaftarkan ke sistem AHU Kementerian Hukum dan HAM.
UU 6/2023 tentang Cipta Kerja memperkenalkan sejumlah perubahan signifikan, termasuk penyederhanaan perizinan berusaha berbasis risiko (OSS RBA), pengaturan baru mengenai tanggung jawab direksi, dan mekanisme pembubaran perusahaan yang lebih efisien. Bagi perusahaan di Surabaya, perubahan ini berdampak langsung pada cara mereka mengelola kepatuhan dan tata kelola.
Pengadilan Niaga Surabaya memiliki yurisdiksi atas perkara kepailitan dan PKPU untuk wilayah Jawa Timur, sementara Pengadilan Negeri Surabaya menangani gugatan korporasi seperti sengketa pemegang saham dan tanggung jawab direksi. Memahami praktik peradilan lokal adalah keunggulan yang dimiliki pengacara korporasi yang berbasis di Surabaya.
Bagaimana Integra menangani urusan korporasi.
Setiap klien korporasi dimulai dengan pemahaman mendalam atas struktur kepemilikan, rencana bisnis, dan potensi sengketa. Kami tidak hanya menyiapkan dokumen — kami merancang arsitektur hukum perusahaan yang mendukung strategi bisnis, bukan sekadar memenuhi formalitas administratif.
Untuk pendirian PT dan perubahan korporasi, kami menangani seluruh proses dari persiapan RUPS, koordinasi dengan notaris, hingga pendaftaran di AHU Online dan perizinan OSS RBA. Untuk sengketa pemegang saham, kami mengutamakan penyelesaian negosiasi dan mediasi, namun siap mewakili klien di pengadilan jika diperlukan.
Semua urusan korporasi dipimpin langsung oleh partner, bukan didelegasikan ke junior. Kami percaya urusan korporasi memerlukan pemahaman bisnis yang hanya dimiliki oleh pengacara senior yang berpengalaman.
Layanan Hukum Korporasi di Surabaya
RUPS dan Perubahan Korporasi
Persiapan, pelaksanaan, dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham — termasuk perubahan anggaran dasar, direksi, dan modal.
Tata Kelola Perusahaan
Penyusunan kebijakan tata kelola, piagam dewan, dan SOP korporasi yang sesuai regulasi OJK dan prinsip good corporate governance.
Perjanjian Pemegang Saham
Drafting shareholder agreement yang mengatur hak voting, transfer saham, deadlock resolution, dan mekanisme exit.
Kepatuhan Regulasi
Review kepatuhan perizinan OSS, pelaporan AHU, dan regulasi sektoral yang relevan bagi perusahaan di Jawa Timur.
Sengketa Pemegang Sahham
Mediasi dan litigasi sengketa korporasi — konflik kontrol, tanggung jawab direksi, dan pelanggaran hak pemegang saham.
Pertanyaan Umum tentang Pengacara Korporasi di Surabaya
Berapa lama proses pendirian PT di Surabaya?
Dengan dokumen lengkap, pendirian PT biasanya memerlukan 1-2 minggu untuk akta notaris, pengesahan AHU, dan penerbitan NIB melalui OSS. Pengacara korporasi dapat mempercepat proses ini dengan memastikan semua persyaratan terpenuhi sejak awal dan berkoordinasi langsung dengan notaris dan AHU.
Apa bedanya pengacara korporasi dan notaris?
Notaris berwenang membuat akta otentik termasuk akta pendirian PT. Pengacara korporasi merancang struktur hukum perusahaan, menyusun anggaran dasar yang sesuai kebutuhan bisnis, menyiapkan perjanjian pemegang saham, dan memberikan advisory strategis. Notaris mengeksekusi, pengacara merancang.
Kapan perlu mengadakan RUPS luar biasa?
RUPS luar biasa diperlukan untuk keputusan penting seperti perubahan anggaran dasar, penambahan/pengurangan modal, penggabungan atau peleburan perusahaan, serta pembubaran PT. UU 40/2007 mengatur ketentuan kuorum dan pengundangan RUPS yang harus dipatuhi.
Apakah pemegang saham minoritas memiliki perlindungan hukum?
Ya. UU 40/2007 memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk mengajukan gugatan ke pengadilan atas keputusan RUPS yang merugikan perusahaan. Mereka juga memiliki hak precedence dan hak untuk meminta pembelian sahamnya (appraisal right) dalam kondisi tertentu.
Layanan Terkait
Konsultan Hukum Bisnis Surabaya — Pendamping Hukum Strategis untuk Pertumbuhan Usaha
Konsultan hukum bisnis di Surabaya untuk UMKM, korporasi, dan investor. Pendampingan kepatuhan, kontrak, perizinan, dan advisory hukum berkelanjutan di Jawa Timur.
Selengkapnya
Pengacara Perusahaan Surabaya — Pendamping Hukum Operasional untuk Bisnis Anda
Pengacara perusahaan di Surabaya untuk retainer hukum, corporate secretarial, RUPS, perizinan usaha, dan pendampingan operasional bisnis sehari-hari di Jawa Timur.
Selengkapnya
Legal Due Diligence Surabaya — Audit Hukum Menyeluruh untuk Transaksi dan Kepatuhan
Legal due diligence di Surabaya untuk transaksi M&A, investasi, dan audit internal. Review korporasi, perizinan, kontrak, litigasi, dan kepatuhan perusahaan di Jawa Timur.
Selengkapnya
Pengacara Shareholder Agreement Surabaya — Perjanjian Pemegang Saham yang Melindungi Investasi
Pengacara shareholder agreement di Surabaya untuk penyusunan, review, dan penegakan perjanjian pemegang saham — termasuk deadlock, drag-along, tag-along, dan exit mechanism.
Selengkapnya
Permintaan konsultasi privat.
Uraikan secara singkat kebutuhan hukum korporasi Anda. Partner senior kami akan merespons dalam satu hari kerja.
Terakhir ditinjau: · oleh Budiarmanto Setyo Hutomo, S.H., M.H.