Stay informed with our analysis of Indonesian corporate law, regulatory developments, and business insights.
Setelah membayar klaim kargo laut, apa langkah insurer berikutnya? Tujuh langkah eksekusi subrogasi — dari notice of loss ke filing di PN Surabaya — dengan rujukan Pasal 1280 KUHPerdata, Pasal 284 KUHD, dan UU 17/2008 tentang Pelayaran.
Pemberlakuan UU 4/2023 tentang P2SK mengubah lanskap pengawasan industri asuransi. Implikasinya terhadap hak subrogasi penanggung dan strategi pemulihan klaim.
Putusan kasasi terkini menegaskan beban pembuktian penanggung dalam gugatan subrogasi terhadap operator pengangkut. Pelajaran bagi insurer recovery officer.
Tidak setiap recovery file layak masuk PKPU. Kerangka analisis biaya-manfaat untuk insurer dalam memilih jalur Pengadilan Niaga.
Panduan project finance untuk proyek infrastruktur Jawa Timur: struktur hukum, risk allocation, KPBU, dan perjanjian pembiayaan non-recourse.
Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 mengubah peta eksekusi jaminan di Indonesia. Panduan praktis memilih antara personal guarantee, corporate guarantee, dan share pledge — plus 4 negosiasi yang harus Anda lakukan sebelum tanda tangan.
Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 mengubah cara eksekusi jaminan fidusia. Kerangka praktis bagi bank dan multifinance dalam menyusun klausul wanprestasi.
Skema invoice financing dan distributor financing tumbuh pesat. Kerangka POJK 10/2022 dan praktik dokumentasi yang harus diperhatikan.
Financial covenant yang tidak realistis adalah benih sengketa. Pendekatan praktis menyusun DSCR, leverage ratio, dan negative pledge dalam fasilitas kredit korporasi.
Panduan klausul kritis dalam SPA Indonesia — Representasi & Jaminan, indemnity, drag-along, condition precedent, dan lainnya. Checklist sebelum tanda tangan.
Checklist due diligence legal untuk akuisisi perusahaan Indonesia 2026: perizinan, kontrak, sengketa, pajak, ketenagakerjaan, dan lingkungan. Delapan workstream utama dengan red flag per item.
Kapan merger wajib dilaporkan ke KPPU? Berapa ambang batas aset & penjualan? Timeline, dokumen, dan 4 jebakan dari Perkom 3/2023 & Perkom 2/2024.
Implementasi OSS Risk-Based Approach mengubah cara verifikasi perizinan. Checklist praktis untuk mengidentifikasi red flag dalam akuisisi PT operasional.
Investasi petrokimia padat modal menuntut struktur joint venture yang menyeimbangkan kontrol dan fleksibilitas. Pelajaran dari deal USD 25M+ di Indonesia.
Pelanggan Anda baru di-PKPU-kan PN Surabaya? Tujuh langkah konkret mengajukan tagihan terverifikasi, tiga kelas kreditor, dan strategi oposisi rencana perdamaian untuk supplier Jawa Timur.
Direksi PT di Jawa Timur menghadapi jendela keputusan 30–60 hari: restrukturisasi informal melalui workout, atau ajukan PKPU? Matriks 6 pertanyaan, voting math, dan rencana aksi 30/60/90 hari.
Pasal 281 UU Kepailitan mensyaratkan dua jenis mayoritas. Kerangka strategi voting bagi kreditur konkuren dan separatis dalam PKPU besar.
Tidak setiap kesulitan keuangan harus berakhir di Pengadilan Niaga. Kerangka workout di luar pengadilan yang melindungi posisi kreditur dan debitur.
Doktrin piercing the corporate veil dalam konteks BUMN dan anak perusahaan. Pelajaran dari putusan-putusan terkini di Pengadilan Niaga.
The enactment of the Bill on Private International Law (PIL Bill) is an urgent necessity to replace outdated colonial-era regulations that are no longer adequate to accommodate the complexities of modern cross-border interactions. This Bill is designed to provide comprehensive guidelines on three fu
In light of the Rupiah's continued volatility in 2026, foreign investors in Indonesia must incorporate currency risk management as an integral component of the structuring and financing strategies for their Foreign Direct Investment (PMA) entities. This strategic approach necessitates strict adheren
Target companies in the manufacturing sector are currently acquiring into a sector backed by genuine structural tailwinds, not a fleeting cyclical spike. What fundamentally changes in a 5.45% growth environment is the commercial velocity of the transaction—specifically, deal urgency and valuation assumptions.
Panduan lengkap memahami regulasi PMA Indonesia (Penanaman Modal Asing), termasuk persyaratan hukum, proses pendirian, dan strategi kepatuhan bagi investor asing.
A practical playbook for English-speaking investors setting up a PT PMA in East Java. The six high-friction decisions and the cost of getting each one wrong, in months.
Dari notarial deed hingga first invoice. Checklist praktis pendirian PT PMA di Surabaya dan Jawa Timur dengan timeline realistis.
Mengapa investor strategis memilih struktur SPV dibanding direct shareholding. Pertimbangan pajak, governance, dan exit strategy.
Penyederhanaan RPTKA-IMTA terus berlanjut, namun beberapa jabatan tetap dilarang untuk TKA. Panduan kepatuhan untuk PMA yang menempatkan ekspatriat.
Desain industri adalah aset kompetitif bagi manufaktur Jawa Timur — namun tingkat pendaftaran masih rendah. Panduan pendaftaran di DJKI, penilaian pelanggaran, dan strategi penegakan hukum berdasarkan UU 31/2000.
Indonesia memiliki cadangan riset medis yang besar namun tingkat komersialisasi rendah. Kerangka hukum spin-off dari rumah sakit dan universitas.
Franchise gagal sering bukan karena bisnis, melainkan karena dokumen lisensi yang lemah. Kerangka penyusunan perjanjian franchise berbasis PP 35/2024.
Rahasia dagang adalah aset yang sering tidak diinventarisasi. Kerangka praktis perlindungan berdasarkan UU 30/2000 dan implementasi internal kontrol.
Konflik antar saudara di PT keluarga tidak harus berakhir di Pengadilan Negeri Surabaya. Empat jalur keluar — negosiasi, buyout, mediasi, litigasi — dengan perbandingan biaya, waktu, dan risiko rusaknya relasi keluarga.
Punya sengketa bisnis yang belum difile? Roadmap 60 hari dari somasi ke mediasi PN Surabaya — dengan rujukan Pasal 1238 KUHPerdata, Perma 1/2016, dan 4 tanda Anda butuh litigator.
Kapan direksi PT bisa digugat secara pribadi berdasarkan UU 40/2007? Decision tree Pasal 97-99, business judgment rule di Indonesia, dan 5 langkah mitigasi yang bisa dieksekusi minggu ini.
Pasal 1365 KUHPerdata sederhana, tapi pembuktian kerugian konsekuensial sering menjadi titik gugur. Kerangka praktis menyusun klaim PMH korporat.
Pemilihan forum arbitrase menentukan kecepatan, biaya, dan eksekusi putusan. Perbandingan praktis BANI dan SIAC untuk kontrak Indonesia.
Konflik pemegang saham minoritas vs mayoritas adalah sengketa korporasi tersering. Kerangka gugatan personal, derivatif, dan permohonan pemeriksaan PT.