Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dulu disebut Izin Mendirikan Bangunan (IMB). PBG/IMB adalah produk hukum perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru atau mengubah suatu bangunan terhadap fungsi tertentu sesuai kehendak dari pemilik dan kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tujuan adanya PBG adalah untuk menciptakan suatu fungsi bangunan yang aman, berfungsi sesuai dengan peruntukan lahan, serta menghindarkan risiko-risiko bahaya terhadap warga sekitar berkaitan dengan eksistensi bangunan tersebut. PBG diatur di dalam PP Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peratruran Pelaksanaan Undang-Undang No.28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

Pemenuhan PBG berfokus pada pemenuhan standar teknis bangunan gedung. Dalam penggunaan gedung seperti rumah tinggal maka secara garis besar dalam pemenuhan PBG hanya perlu melampirkan Gambar Arsitektur serta Surat Pernyataan Pemenuhan Lingkungan Hidup.

Namun untuk area komersial, pelayanan umum, dan sarana lain yang menjadi pusat aktifitas banyak orang, selain Gambar Arsitektur lengkap MEP (mekanikal elektrikal plumbing) diperlukan kajian lain berkaitan dengan aspek lingkungan hidup yaitu UKL/UPL, DPLH , dan atau AMDAL yang dipenuhi sesuai dengan luas area bangunan.

Selain itu diperlukan juga kajian AMDALALIN berkaitan dengan dampak secara lalu lintas dan aksesibilitas sarana bangunan tersebut. Manakala bangunan masih belum berdiri maka yang perlu dilakukan adalah mengajukan pengurusan pemenuhan PBG, namun jika sudah ada bangunan eksisting maka yang diperlukan adalah pengurusan pemenuhan Sertifikasi Laik Fungsi (SLF) yang secara garis besar memiliki syarat yang sama dengan pemenuhan PBG.